SUMUTNEWS.CO, Padang Lawas Utara — Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formaksi) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Padang Lawas Utara pada Kamis (19/11/2026). Aksi sempat diwarnai ketegangan antara peserta demonstrasi dan personel Satpol PP.
Massa menyampaikan tuntutan agar dugaan penyimpangan program di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Ketua Formaksi Parsatuan Siregar menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu mendesak aparat penegak hukum memeriksa Kepala Dinas PMD dan Kepala Bidang Sosial Budaya terkait dugaan penyimpangan anggaran, serta meminta Bupati Paluta mengevaluasi kedua pejabat tersebut.
Situasi sempat memanas ketika salah satu peserta aksi mencoba memanjat pagar Kantor Bupati. Petugas Satpol PP berupaya menghalau peserta, sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong.
Massa tetap menekankan tuntutan transparansi penggunaan anggaran dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan. Formaksi berharap Kejaksaan Negeri Paluta dan aparat penegak hukum lainnya melakukan penelusuran secara profesional, transparan, dan objektif.
Masyarakat menilai persoalan ini penting karena menyangkut penggunaan keuangan daerah. Pemkab Paluta diharapkan tidak mengabaikan aspirasi aksi demonstrasi dan memberikan klarifikasi dari Dinas PMD agar polemik tidak berkepanjangan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan atas dugaan yang disampaikan Formaksi maupun tanggapan langsung dari pejabat Dinas PMD. Dugaan penyimpangan tersebut masih merupakan tudingan massa aksi dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan lembaga berwenang. (SN12)