Perjuangkan Tambahan TKD Daerah Terdampak Bencana, Bobby Minta Kepastian Anggaran

SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Pada kesempatan yang sama, Bobby juga mempertanyakan kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP. Batam, Rabu (12/8/2026).

Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat dibutuhkan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.

Baca juga:  M. Lokot Nasution Gelar Sarasehan Kebangsaan di Medan Tembung, Bahas Tugas Dan Wewenang MPR RI Dalam Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan

“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai opsi alokasi TKD Tahun 2027. Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.

Baca juga:  Puncak HKN ke-62, RS Adam Malik Ajak Masyarakat Hidup Sehat dengan Aktivitas Fisik

Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.

“Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan,” ujar Tito Karnavian.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang dijadwalkan diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.

Baca juga:  Pemprov Sumatera Utara Genjot Persiapan Megalitik Nias Selatan Menuju Warisan Dunia UNESCO

“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” jelas Tito. (SN01)

Berita Terkait

DPC PPP Labuhanbatu Desak Pemkab Tarik Aset dari Eks Bupati Andi Suhaimi

Rantauprapat – Ketua DPC PPP Labuhanbatu Muniruddin.SAg, mendesak Pemerintah...

BPBD Sumut Catat 248 Hektare Lahan Terbakar hingga Agustus 2026, Labuhanbatu Terparah

SUMUTNEWS.CO, Medan — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi...

Ulama Madina Menangis Karena Perlakuan Gubernur Sumut

SUMUTNEWS.CO - Madina | Ulama dari Mandailing Natal (Madina),...

Pemko Medan Dukung Penuh 10 Program Pokok PKK

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK...

Kombes Pol Iqbal Sayangkan ‘Konten’ Ajakan Membakar Bendera Merah Putih Dilakukan oleh Pemuda

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol...

Berita Terbaru