SUMUTNEWS.CO – Medan | Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, menerima audiensi para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Medan, diruang kerjanya, Jalan Balai Kota Medan, Selasa (9/3/2021).
Pendamping Wali Kota Medan Bobby Nasution ini juga mempertemukan secara langsung para mahasiswa Himmah dengan Kepala BPBD Medan Arjuna Sembiring, terkait dugaan penyelewengan dana Covid-19 yang mereka tuduhkan saat melakukan aksi unjuk rasa di balai kota, Senin kemarin.
“Di sini sudah hadir Kepala BPBD Medan. Jadi Apa yang menjadi temuan kalian bisa kita diskusikan, sesuai janji saya kemarin. Silahkan perlihatkan datanya jika ada temuan. Kalau salah akan dipertanggungjawabkan,” kata Aulia Rachman.
Aulia menjelaskan bahwa Pak Wali Kota Medan sangat marah besar bila memang ada penyelewengan dana bantuan sosial di tengah kondisi saat ini. Pihaknya pun siap mempertemukan dan memediasi dengan kepala dinas dan perangkat lain di bawahnya jika ada laporan tersebut.
“Prinsip Pak Wali Kota jelas, ingin bersih-bersih birokrasi dan berantas korupsi. Kalau ada temuan laporkan jangan ragu untuk disampaikan. Tapi, adik-adik harus miliki data kongkrit, agar tak salah tafsir dan menimbulkan fitnah,” tegas pendamping mantu Presiden Joko Widodo ini.
Dikatakan Aulia bahwa saat ini masyarakat tengah berusaha bangkit akibat kondisi pandemi Covid-19 yang sudah melanda setahun lamanya.
Tugas Kepala Daerah harus bisa meneduhkan masyarakatnya agar tak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Sementara itu Kepala BPBD Medan Arjuna Sembiring menuturkan bahwa apa yang telah pihaknya lakukan selama masa pandemi telah sesuai dan tidak ada yang salah seperti yang dituduhkan oleh para mahasiswa.
“Sejak 17 Maret 2020 tahun lalu itu kita masuk ke kondisi siaga daurat. Lalu meningkat ke level tanggap darurat dan bekerja secara tak lazim.
Prinsip kami adalah bagaima bisa membantu, dalam rangka menyelamatkan warga di masa pandemi ini.
Dia mengatakan pihaknya semua juga sudah diperiksa bersama OPD lain. Dimana setiap pembelian sesuai , dicek dan dikonfrontir, serta telah diaudit oleh BPK juga. Dan nyatanya tidak ada yang salah dalam proses penanganan bantuan Covid 19.
Editor: ARI
Komentar