SUMUTNEWS.CO – Ragam | Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di Tanah Air membuat penyelenggara Pilkada 2020 mengemban tanggung jawab ganda. KPU serta Bawaslu tak cukup mengawal pilkada berjalan demokratis, namun harus juga memastikan protokol kesehatan diterapkan betul di seluruh tahapan pemilu.
Para tenaga kesehatan atau medis yang berkerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, KPU serta Bawaslu juga memiliki beban sebagai garda terdepan mengawal pesta demokrasi di kabupaten kota nya agar bisa berlangsung sehat dan aman.
Tanggung jawab itu setidaknya menjadi konsekuensi logis dari keputusan agar tetap digelarnya Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah, KPU, dan juga DPR.
Mayakini agar terwujudnya pilkada yang sehat di tengah pandemik bukan sekadar mimpi atau isapan jempol belaka ternya itu hanya hayalan belaka.
Terlihat jelas saat dilangsungkannya pemilihan umum di tempat pemungutan suara (TPS), yakni masih banyak TPS yang tidak sesuai dengan standar protokol Kesehatan Covid-19, di antaranya jarak penyelenggara yg masih berdekatan oleh karna itu,
Alfian Aditya Azka selaku Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Hmi Cabang labuhanbatu raya (kabid PPD)
mempertanyakan kemana anggaran untuk
alat pelindung diri, masker, alat tulis, sarung tangan yg seharus nya di sediakan dalam jumlah banyak. Sesuai dengan rencana anggaran dan anggaran yg di berikan dari kondisi ini kami butuh transparansi pihak penyelenggara yakni pihak KPU Labuhanbatu ,KPU Labuhanbatu Utara, dan juga KPU Labuhanbatu Selatan yang mungkin juga tidak sesuai SOP Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan.
“Kemana sebenarnya anggran tambahan sejumlah 5 T yang dialokasikan untuk belanja perlengkapan protokol covid-19. Pada pesta demokrasi ini yg di selenggarakan di 270 kabupaten/kota , yang mana masyarakat sangat berantusias menyalurkan hak pilihnya ke TPS, Ujar Alfian
Namun dengan terbatas nya SOP COVID 19 kondisi tersebut memberikan sebuah peluang besar munculnya cluster baru penularan covid-19 di daerah-daerah yang sedang melakukan pesta demokrasi. Khusus nya di kabuapaten labuhan batu Raya ini Berdasarkan kondisi tersebut.
“terlihat dengan tidak tegasnya Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat”, tegasnya
Pilkada sehat, bukan hanya berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Namun, harus mampu membersihkan pelanggaran lainnya yakni politik uang. Pasalnya, isu mengenai COVID-19 dan krisis ekonomi di masa pandemik rentan dikapitalisasi oleh pihak tertentu untuk memuluskan politik uang itu.
Sebab, jika di kabupaten labuhanbatu raya ini mampu melalui pilkada di masa pandemi ini, maka akan menjadi catatan sejarah karena digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan aman, dan berjalan dengan baik
Selanjutnya Alfian Aditya Azka Kabid PPD Hmi Cabang Labuhanbatu Raya menghaturkan terimakasih kepada pemantau independen ,TNI, POLRI, dan juga seluruh pihak yang turut mensukseskan pesta demokrasi di labuhanbatu raya ini, semoga sampai pada tahapan putusan final dari Kpud labuhanbatu raya dan tidak ada nya kericuhan yg timbul di tengah tengah masyarakat yg di sebabkan propokasi dari pihak manapun, tegasnya.
Editor: ARI