SUMUTNEWS.CO, Tapanuli Selatan — Pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang tahun 2026 menjadi sorotan tajam publik. Berbagai pemberitaan dan aksi masyarakat muncul mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran, pelayanan terhadap tenaga pendidik, serta praktik di lingkungan satuan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tapsel, Efrida Yanti Pakpahan, kini diminta memberikan penjelasan terbuka atas sejumlah tudingan yang berkembang.
Salah satu isu yang paling mencuat adalah dugaan pungutan terkait pencairan tunjangan sertifikasi guru. Pada April 2026, sejumlah guru melaporkan adanya iuran yang dikaitkan dengan proses pencairan hak mereka.
Konfirmasi yang diajukan kepada Kadisdik Tapsel saat itu belum memperoleh tanggapan hingga pemberitaan dimuat.
Persoalan tak berhenti di situ. Pada Agustus 2026, muncul laporan dugaan pungutan atau “setoran” dalam proyek fisik Dinas Pendidikan, dengan besaran yang disebut mencapai 23 persen hingga 26 persen dari nilai pagu anggaran pada paket tertentu.
Isu serupa juga menyebutkan adanya biaya tambahan sekitar 23,5 persen. Masyarakat mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan anggaran pembangunan, meskipun tuduhan-tuduhan tersebut belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti.
Dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah juga memicu reaksi kelompok mahasiswa. Pada Juli 2026, AMP Tabagsel menggelar aksi di kantor dinas meminta penelusuran dan penjelasan terbuka atas praktik yang merugikan warga didik maupun pendidik.
Sebelumnya, pada Februari 2026, persoalan ketimpangan pembagian jam mengajar guru honorer bersertifikat di SMP Negeri 1 Sayur Matinggi juga mencuat, dikaitkan dengan dugaan pungutan dan penyalahgunaan kewenangan yang hingga kini belum terjawab secara memuaskan.
Puncaknya, pada 31 Agustus 2026, sejumlah organisasi masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Tapsel.
Mereka menuntut reformasi birokrasi serta pemeriksaan menyeluruh atas berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, Disdik Tapsel juga mencatat sejumlah program berjalan. Pada Juli 2026, Pemkab Tapsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah, diikuti 250 guru dengan 125 orang dinyatakan lulus. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Efrida Yanti Pakpahan.
Namun keberadaan program tersebut belum mampu meredam keresahan yang berkembang. Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Tapsel atas setiap isu yang muncul.
Bupati Tapsel beserta aparat pengawasan terkait juga diminta menindaklanjuti guna memastikan apakah informasi-informasi tersebut sekadar tudingan, persoalan administrasi, atau memang terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan.
Tanpa penjelasan yang transparan dan akuntabel, isu-isu ini dikhawatirkan terus meluas dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. (SN12)