SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal ikut berkomentar atas terjadinya bentrok TNI-Polri di kasus peyerangan Polsek Ciracas yang dilakukan oleh oknum militier.
Menurut tentara lulusan Akedemi Militer Nasional (AMN) tahun 1965 ini, peristiwa perusakan hingga pembakaran Polsek Ciracas tidak sepenuhnya bisa disalahkan ke para prajurit yang terlibat.
Hal demikian dia katakannya saat menjadi salah seorang narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne yang bertajuk ‘Tragedi Ciracas, Mengapa Terulang lagi?’ Selasa (01/09/2020) malam.
“Tadi bagus KSAD tegas, tapi lihat dong, enggak ada anak buah yang salah 100 persen itu enggak ada. Yang salah komandan, pimpinannya. Bagaimana kepimpinannya,” jelasnya seperti yang dilansir dari Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (02/09/2020).
Kata Syamsu Djalal, pangkal dari masalah tentu ada pada persoalan kesejahteraan.
Mantan Jaksa Agung Intelijen di Kejagung ini juga mengatakan masyarakat saat ini pun sudah bisa tahu bagaimana pengkotak-kotakan kesejahteraan antara TNI dan Polri itu terjadi di masyarakat.
“Semenjak ABRI dipecah menjadi TNI dan Polri, TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Tanya aja ke masyarakat tuh, ada apa sebenarnya?,” kata dia pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini.
Dalam sebuah pernyataan, dia juga menyinggung bagaimana candaan soal polisi turut menggema di masyarakat, akibat besarnya pengaruh Polri di masa kekinian.
“Kata masyarakat, polisi tidur saja sudah merepotkan, apalagi polisi bangun nih. Mohon maaf nih. Ini fakta kan ya,”
Sementara itu, terkait kasus penyerangan dan pembakaran Polsek Ciracas, Syamsu memang mengapresiasi langkah KASAD dalam menangani persoalan. Namun, dia mempertanyakan, apakah mesti semua prajurit TNI yang terlibat bentrok dengan Polri dan terlibat penyerangan itu harus dipecat?
Syamsu justru khawatir apabila para oknum prajurit TNI yang terlibat penyerangan dan pembakaran anggota Polri dan Polsek Ciracas dipecat, akan menimbulkan sakit hati di kalangan mereka. Untuk selanjutnya menjadikan negara dalam bahaya.
“Jadi itu memang jiwa korsanya yang salah. Itu harus dihukum, sesuai dengan pelanggaran pidana yang dilakukannya. Itu harus tuntas. Tapi apakah perlu dipecat dia? Ditahan dulu lah.”
“Sebab kalau itu semua dipecat, nanti itu akan jadi bukan main. Teroris mendekati dia. Sudahlah kamu enggak berguna lagi, mari, kita bergerak. Itu mungkin saja, itu juga harus dipertimbangkan,” katanya.
Editor: Why
Komentar