PDIP Minta TNI dan Polri Netral di Pilkada

SUMUTNEWS.CO – Medan | Pilkada ditengah pandemi menuntut netralitas TNI dan Polri. Aparat pemerintahan ini harus fokus pada pengamanan dan keamanan pelaksanaan protokol kesehatan.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih, Rabu (14/10/2020). “TNI/Polri harus mampu mencegah isu-isu SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan). Tidak boleh terlibat politik praktis dan memihak pada calon tertentu,” ujar legislator bidang hukum dan pemerintahan ini.

Dia menjelaskan, Sumut akan menyelenggarakan pilkada terbanyak se-Indonesia, yakni di 23 kabupaten/kota. Sebagai mitra kerja KPUD, Bawaslu, Polda, Kodam, dia juga sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap persiapan pilkada di 14 kabupaten/kota di Sumut.

Baca juga:  Pastikan! Sugiat Santoso Desak Setneg Sterilisasi Total Paska-Skandal Sadap di Lingkaran Istana

“Saya melihat, di masa pandemi ini kualitas demokrasi harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Selain harus fokus pada protokol kesehatan, kita harus juga fokus pada keamanan dan kondusivitas dalam penyelenggaraan pemilu,” terangnya.

Karenanya, Meryl meminta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri untuk terus bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu. “Jangan sampai ada paslon (pasangan calon) yang melempar isu politik identitas, SARA. Ini harus dicegah,” tegasnya.

Dia juga meminta TNI/Polri menjaga kedaulatan negara, mencegah isu SARA pemecah belah, narasi atau simbol-simbol yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. “Paslon harus adu program, ide dan gagasan untuk menjadi pemimpin daerah,” ucap kader PDIP yang juga ditunjuk sebagai juru bicara Tim Pemenangan Bobby-Aulia dalam Pilkada Kota Medan ini.

Baca juga:  Golkar Serahkan Pemilihan Pengganti Wapres Gibran ke Prabowo, Sodorkan 8 Nama Kader Partai

Dijelaskan Meryl, penegasan tentang larangan anggota TNI/Polri berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam undang-undang sudah ditegaskan, TNI/Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik,” terangnya.

Baca juga:  Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, AHY: Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden dan Konstitusi

Karena itu, anggota TNI/Polri harus bersikap netral lantaran kedua lembaga tersebut memiliki fungsi stabilitas keamanan, bukan sebagai pelaku politik praktis. Karenanya, untuk menghindari terjadinya konflik intern dan menjaga eksistensi TNI/Polri memang tetap harus bersikap netral dalam Pemilu.

Editor: ARI

Berita Terkait

Jumlah Massa Tembus 58 Ribu, TKD Sumut Sebut Prabowo Makin Dicintai Rakyat

MEDAN, SUMUTNEWS.CO - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo...

Wanita Ini Menangis di Hadapan Bobby Nasution, Ada Apa?

SUMUTNEWS.CO,MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bedah...

Tak Lapor Polisi, Akhyar Terindikasi Sebar Hoax Soal Peretasan WA Miliknya

SUMUTNEWS.CO - Medan | Ikatan Profesi Komputer Informatika Indonesia...

Deklarasi Setia Prabowo Sumut, Khalid Prabowo: Kami Kawal Kemenangan Prabowo – Gibran Sekali Putaran

MEDAN, SUMUTNEWS.CO - Ribuan orang menghadiri deklarasi Setia Prabowo...

Di Balik Masuknya Sumut ke Nominasi Jamsostek Award 2026: Pertaruhan Fiskal dan Jaring Pengaman Pekerja Rentan

SumutNews.co, JAKARTA — Di atas kertas, pencapaian ini menjadi...

Berita Terbaru