Empat Pati Jadi Tersangka Penyadapan, Polri Lakukan Pergantian Kadivkum

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Polri melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi di tengah sorotan kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu perubahan penting ialah pencopotan Irjen Ahrie Sonta dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Berdasarkan surat telegram rahasia nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani Kapolri atas nama AsSDM Polri Irjen Deni Dharmapala, Ahrie Sonta kini dimutasi menjadi Pati Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebagai Kadivkum Polri yang baru. Sebelumnya, Iksantyo menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Baca juga:  Positif! Polisi Temukan Unsur Dugaan Makar di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Bersiap Hadapi Sidang

Mutasi juga menimpa Irjen Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, kini menjadi Pati Yanma Polri. Irjen Slamet Uliandi, yang sebelumnya merupakan Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur, juga dipindahkan ke posisi Pati Yanma Polri.

Perubahan jabatan ini muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Baca juga:  Mekanisme Konstitusional Sidang MPR: Paska Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden

Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Sementara tiga tersangka lainnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Baca juga:  Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Cabut Kepmen ESDM soal WUP di Sekitar Ujung Kulon

Rangkaian mutasi ini menjadi perhatian publik karena terjadi bersamaan dengan proses hukum terhadap perwira tinggi Polri di kasus penyadapan ilegal. (SN11)

Berita Terkait

Bobby Temukan Ini Saat Sidak Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan...

KNPI Dukung Erick Thohir Tuntaskan 53 Kasus Korupsi

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dukungan kepada Menteri Badan Usaha Milik...

Menjual Janji Kapolri Baru: Sinyal Awal Jenderal Suyudi di Korps Bhayangkara

SUMUTNEWS.CO, Jakarta - Langkahnya mantap menuruni pilar-pilar Istana Negara,...

Dituding Mirip Salib, Spanduk HUT RI Ke-75 Diprotes Ormas Islam

SUMUTNEWS.CO- Jakarta | Aliansi Ummat Islam Karanganyar (AUIK) memprotes...

Hari ini Prabowo di KTT ke-49 ASEAN: Menagih Kemandirian di Tengah Pusaran Dinamika Global

Sumutnews.co,MANILA — Perjalanan ASEAN selama enam dekade terakhir memang...

Berita Terbaru