SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Desakan itu disampaikan lantaran penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan dinilai bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rieke menilai kebijakan penetapan WUP di kawasan perairan sekitar TNUK membawa sejumlah ancaman serius. Kebijakan tersebut berpotensi merusak ekosistem pesisir, mengganggu ruang tangkap nelayan, hingga mengancam kelestarian habitat alami badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Dalam seruan yang disampaikan melalui akun Instagramnya pada Kamis (19/11/2026), Rieke juga menuntut jaminan hak nelayan, perempuan, warga desa, dan masyarakat adat agar didengar serta diberi ruang mengajukan keberatan.
Ia meminta dilakukan uji dampak kumulatif terhadap ruang tangkap, air, kesehatan, budaya, dan kepentingan generasi mendatang.
“Kami juga meminta perlindungan habitat asli badak jawa. Danai patroli antipemburuan, kendalikan spesies invasif, pulihkan pesisir, cegah penangkapan ikan yang merusak dan dukung perikanan berkelanjutan,” papar Rieke.
Legislator itu juga menekankan perlunya uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan bagi BUMN maupun swasta, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan dampak.
Ia menegaskan tanggung jawab hukum tidak dapat dihapus hanya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Saya mendesak DPR mengawasi pencabutan. Integrasikan data publik lewat Satu Data Indonesia dan lindungi data pribadi. Tegaskan kewajiban pencegahan oleh negara dan pemulihan oleh korporasi dalam revisi UU HAM,” tegasnya.
Rieke menyadari bahwa penetapan WUP belum otomatis memberi izin menambang, namun tumpang tindih dengan kawasan lindung tetap perlu dibuktikan.
Ia mengingatkan Ujung Kulon merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, habitat terakhir badak jawa di alam liar, sekaligus sumber penghidupan warga pesisir. IUCN pada 2025 menilai prospek konservasi kawasan ini masuk kategori “significant concern”.
Secara yuridis, Rieke merujuk Pasal 41 Perpres 65/2025 yang mengarahkan perairan kawasan TNUK sebagai kawasan lindung, serta dasar konstitusional Pembukaan UUD 1945 dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 terkait hak lingkungan, hak partisipasi, dan pengelolaan sumber daya alam. (SN08)