SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Presiden RI dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran.
Melalui unggahan di akun media sosialnya @mohmahfudmd pada Jumat, 20 November 2026 pukul 09.49, Mahfud menyebut MPR berpotensi tidak bisa bersidang, atau tidak sah jika tetap digelar pada 9 Desember 2026 apabila dua nama tersebut belum diserahkan hingga 19 November 2026 pukul 00.00.
Dalam catatannya, Mahfud menguraikan sejumlah dasar hukum dan pertimbangan teknis terkait mekanisme pengisian jabatan wapres pengganti tersebut:
Ketentuan UUD 1945 : Pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam tenggat 14 hari sebelum Sidang MPR digelar.
Definisi “Hari” di Regulasi Turunan : Mahfud menyoroti bahwa di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud “hari” adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Usulan Penundaan Sidang : Menurut Mahfud, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden guna menyinkronkan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR.
Simulasi Perhitungan Jadwal : Jika Presiden menyerahkan nama calon pada 20 November 2026, Mahfud mencontohkan sidang bergeser menjadi 10 Desember 2026. Hitungan mundur 14 hari kerja tersebut akan terus menyesuaikan, termasuk apabila Presiden baru menyampaikannya sekembalinya dari kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRC).
Batas Waktu 60 Hari : Penyesuaian waktu 14 hari kerja dinilai lebih aman untuk menyelaraskan aturan lintas regulasi, sepanjang masih berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mundur.
Mahfud menilai persoalan penghitungan hari kerja ini tampak sepele, namun krusial untuk disikapi secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi polemik politik baru. (SN08)