Soal Tuntutan Pembubaran FPI, Ini Tanggapan MUI

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengaku belum memahami konstruksi pemikiran Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengancam ingin membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).

“MUI belum bisa memahami konstruksi pemikiran pihak-pihak yang ngotot ingin pembubaran FPI. Khususnya setelah Habib Rizieq kembali ke Tanah Air tercinta,” kata Muhyiddin dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Jumat (20/11/2020).

Muhyiddin lantas membela FPI yang selama ini kerap berbuat banyak bagi bangsa dan negara, terutama di bidang keagamaan dan sosial.

Tak hanya itu, Muhyiddin menyinggung kiprah FPI dalam memberantas tindakan munkar dan kemaksiatan sangat dominan di tengah masyarakat. Menurutnya, tindakan tersebut, secara empiris, hanya sedikit orang yang berani melakukannya karena memiliki risiko yang tinggi.

Baca juga:  Karhutla: Gugurnya Tiga Prajurit TNI AD dalam Misi Kemanusiaan Pemadaman di Kalimantan Tengah

“Para ulama cenderung menghindarinya dan lebih mengutamakan penegakan amar ma’ruf yang bebas risiko,” kata Muhyiddin.

Selain itu, Muhyiddin juga menegaskan bahwa TNI tak memiliki kewenangan untuk menindak spanduk atau baliho yang dipasang tak sesuai aturan. Menurutnya, kewenangan penindakan tersebut ada di Satpol PP.

Ia lantas meminta agar TNI lebih fokus menjaga kedaulatan negara ketimbang menjalankan kewenangan yang tak sesuai fungsinya selama ini.

“Kita harus duduk bersama dengan kepala dingin bukan dengan emosi yamg meledak ledak dalam menyelesaikan suatu problem. TNI harus sadar bahwa saham terbesar dari pembentukan negara ini termasuk TNI adalah para pejuang dan mujahidin dari umat Islam,” kata Muhyiddin.

Baca juga:  Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat, Kompolnas Sorot Kemungkinan Kepentingan Pihak Tertentu

Senada, Sekjen MUI Anwar Abbas meminta agar aparat keamanan yang dimiliki oleh negara saat ini bisa bertindak sesuai koridor kewenangan yang dimilikinya. Hal itu bertujuan agar tak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Supaya tidak menimbulkan masalah dan kegaduhan kita mengharapkan para aparatur negara supaya berbuatlah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan jangan keluar atau melebihi dari yang sudah ditentukan oleh UU dan peraturan yang ada,” kata Anwar.

Baliho bergambar Rizieq Shihab menjadi kontroversi di tengah masyarakat belakangan ini. Bahkan, Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui bila pencopotan baliho raksasa Rizieq oleh prajurit TNI di Kelurahan Jatimakmur, Kota Bekasi merupakan instruksinya langsung.

Baca juga:  Haedar Nashir di Penutupan Tanwir: Soliditas Kader dan Etos Kemajuan Jadi Harga Mati

Dudung turut mengancam akan mencopot semua baliho Rizieq yang dipasang sembarangan dan tanpa izin. Ia menyatakan pencopotan baliho Rizieq oleh prajuritnya di Bekasi dilakukan setelah Satpol PP beberapa kali gagal mencopot spanduk itu. Dia mengatakan baliho itu kembali terpasang usai dicopot.

 

Editor: Why

Berita Terkait

Bantu Akses Air Bersih, FSPBPDSI Salurkan Bantuan Mesin Pompa Hingga Tandon ke Aceh Tamiang

Sumutnews.co, Aceh Tamiang- Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah...

KPK RI Firli Bahuri Ajak Masyarakat Kawal Korupsi di Masa Pandemi

SUMUTNEWS.CO - MEDAN | Penanganan pandemi Covid-19 yang sarat...

Golkar Tegaskan Dukung Prabowo Capres 2029, Ahmad Doli Ungkap Alasan Belum Bahas Cawapres

SumutNews.co, Jakarta — Partai Golkar menegaskan sikap politiknya untuk...

Terkuak, Ini Ahon Warga Sipil Yang Beli Nasi Padang Pakai Mobil TNI

SUMUTNEWS.CO - Jakarta| Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat...

Pagi Hari ini, Gugatan Suket SMA Wapres Gibran Berlanjut di PTUN Jakarta

, SUMUTNEWS.CO, JAKARTA– Sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket)...

Berita Terbaru