SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Sembari mengenang kehidupan masa lalu, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa dirinya tak gentar bila jabatannya sebagai Pangdam dicopot terkait sikapnya menangani pro dan kontra Habib Rizieq Shihab (HRS).
“Dulunya (saya) tukang koran. Jadi kalau saya jadi Pangdam (sudah) bersyukur banget dan Bapak saya cuma PNS. Jadi misalnya dicopot gara-gara ini, copot lah, saya nggak pernah takut, benar saya nggak takut,” jelasnya di Makodam Jaya, sembari mengenang masa lalu sebagai tukang koran, Senin (23/11/2020).
Diceritakannya, sewaktu menjalani Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bandung sebagai loper koran membuatnya tak gentar bila nanti sewaktu-waktu dia kehilangan jabatan. Sebab katanya, dia sudah terbiasa menjalani kehidupan yang sederhana.
“Sepeninggalan Bapak itu bisa jualan pasar keliling warung-warung ke Kodam, ke kantin. Pas ke sekolah SMA kelas X harusnya saya masuk SMA yang pagi, saya bilang ke ibu saya kalau bisa masuknya siang karena saya mengatakan ingin jadi loper koran. Jadi dapatnya siang,” kenangnya lagi.
“Nah jadi kita masuk siang, tapi pagi dari pukul 04.00 WIB sudah berangkat yang beli koran sampai pukul 08.00 WIB. Ada 270 buah koran, ada majalah dan segala macam. Nah setelah itu antar lagi makanan ke Kodam, ke warung-warung dan habis itu biasa nyari kayu bakar. Sebab cara masak apa kayu bakar,” jelasnya.
Menurut Dudung, langkah tegas yang dia ambil sudah sesuai dengan aturan. Katanya, pihaknya hanya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pencopotan terhadap spanduk, poster hingga baliho yang ilegal.
Sebelumnya, Dudung menjadi sorotan setelah dengan tegas mengaku memerintahkan anak buahnya menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab dikawasan Petamburan.
”Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” kata Dudung, seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.
Mantan Danjen Akademi TNI itu juga menyebut siapa pun harus taat terhadap hukum di Indonesia. Jika tidak ada yang taat bisa dibubarkan.
“Kalau perlu FPI bubarkan saja, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata alumni Akmil 1988 ini.
Editor: Why