SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Fraksi Partai Golkar (FPG) harap Pemkot Medan lebih serius gali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan cara melakukan inovasi dan terobosan, namun tidak menjadi beban baru bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar harap Pemkot Medan lebih serius gali sumber PAD itu dalam pendapatnya yang disampaikan, Mulia Asri Rambe (Bayek), pada sidang paripurna pengesahan APBD Kota Medan TA 2025, Selasa (10/9/2024).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Hadir saat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, segenap anggota DPRD Kota Medan serta para pimpinan OPD Pemkot Medan.
Jika tidak dapat menggali potensi-potensi baru guna menambah pendapatan, menurut Bayek, niscaya tidak akan mampu memberhasilkan tujuan pembangunan kota itu sendiri, yakni mensejahterakan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar, kata Bayek, berharap agar Pemko Medan serius melakukan penanganan banjir di sebagian besar wilayah Kota Medan melalui program- program yang signifikan dan nyata.
Pemko Medan, pinta Bayek, harus melakukan evaluasi secara kontiniu terhadap kinerja OPD dengan melakukan kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Di samping itu, penempatan aparatur tetap mempertimbangkan kemampuan sesuai dengan bidangnya. “Kepada OPD pengguna anggaran, agar pola penyerapan anggaran di lakukan dalam gerak yang berimbang proporsional,” pinta Bayek.
Diketahui, DPRD Kota Medan bersama Pemkot Medan telah menyepakati APBD Kota Medan TA 2025. Adapun struktur APBD Kota Medan TA 2025 yang disepakati, yakni pendapatan daerah sebesar Rp 7,444 triliun lebih dengan rincian PAD Rp 4,10 triliun lebih atau 55,10%, pendapatan dana transfer Rp 3,22 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 106,46 miliar lebih.
Kemudian, belanja daerah sebesar Rp 7,414 triliun lebih dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 5,97 triliun lebih dan belanja modal sebesar Rp1,29 triliun lebih serta pembiayaan penerimaan Rp 70 miliar dan pembiayaan pengeluaran Rp 100 miliar. (SN01)