SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menegaskan sebaiknya Kepala UPT Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) mundur, jika tidak mampu memberikan kinerja optimal.
Penegasan itu disampaikannya menyikapi lambannya kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia menanggapi keluhan masyarakat terkait buruknya jalan dan drainase. Rommy Van Boy mengatakan, berbagai aduan masyarakat telah disampaikan berkali-kali, namun tanggapannya selalu lambat atau bahkan diabaikan.
“Harusnya Kadis SDABMBK meletakkan Kepala UPT yang betul-betul siap menerima aduan masyarakat. Mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk merespons keluhan warga, bukan malah diam tanpa tindakan,” ujar Rommy, Senin (3/2/2025).
Salah satu permasalahan paling mencolok, sebut politisi Partai Golkar itu, adalah perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal. Warga sudah menunggu lebih dari satu setengah tahun, namun tidak ada perbaikan hingga kini. “Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT SDABMBK. Ini bukti mereka tidak bekerja dengan baik,” ujar Rommy.
Bukan hanya Medan Sunggal, kata Rommy, kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk, justru dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga. “Saluran air rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” ujar Rommy.
Keterlambatan respon ini, menurut legislator Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Sunggal itu, tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga. “Sebagai pimpinan UPT Medan Polonia harus bertanggungjawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban, karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya. (SN01)