SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya untuk membenahi manajemen aset milik pemerintah daerah. Dalam Rapat Lanjutan Penertiban Aset Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan, Rico Waas menginstruksikan jajarannya agar seluruh aset daerah dimaksimalkan fungsinya dan tidak ada lagi yang dibiarkan terbengkalai.
”Saya minta seluruh aset yang kita punya ini harus bisa berfungsi dengan baik, jangan sampai menjadi aset terbengkalai. Tahun ini harus dikejar semuanya,” kata Rico tegas, di Balai Kota, Senin (8/6/2026).
Di hadapan Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Kota Medan, Robi Barus beserta para anggota dewan yang hadir, Rico Waas menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran di tengah pembangunan kota yang masif. Salah satu poin yang ia soroti adalah kebiasaan menyewa gedung atau fasilitas oleh pemerintah.
Menurut Rico Waas, jika Pemko Medan memiliki aset yang menganggur dan bisa dimanfaatkan, maka aset tersebut wajib menjadi prioritas utama. Langkah ini dinilai ampuh untuk memangkas pengeluaran rutin daerah.
“Jangan membeli barang baru jika masih ada aset yang bisa digunakan, itu pemborosan namanya. Kita harus saving cost,” jelasnya.
Sebaliknya, untuk aset-aset yang memang sudah berumur dan tidak lagi produktif seperti kendaraan dinas yang terbengkalai, orang nomor satu di Pemko Medan itu menyarankan untuk segera dilelang secara transparan dan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
“Barang-barang yang tidak terpakai, itu bisa kita lelang sesegera mungkin sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan, Robi Barus, menyambut baik komitmen Wali Kota Medan. Robi mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja merampungkan studi banding ke Kota Bandung dan DKI Jakarta untuk berburu formula terbaik dalam mengelola aset daerah.
Dari hasil studi tersebut, Robi menilai sistem yang diterapkan di DKI Jakarta bisa menjadi role model bagi Kota Medan.
“Jakarta kami nilai sukses membangun ekosistem pengelolaan aset yang rapi, mulai dari pendataan digital, pembukuan yang transparan, hingga pengawasan ketat terhadap aset bergerak seperti kendaraan dinas,” ungkapnya. (SN01)