SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Fraksi Partai Gerindra nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan kinerja keuangan Pemkot Medan bukan ukuran keberhasilan, melainkan sejauhmana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Gerindra nilai WTP bukan ukuran keberhasilan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Medan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan APBD 2025 disampaikan, Salomo TR Pardede, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Cun Sen bersama Wakil Ketua Zulkarnaen. Hadir saat itu Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, para anggota DPRD serta sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan.
“Kami mengapresiasi Pemkot Medan atas keberhasilan mempertahankan Opini WTP untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Tapi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah,” kata Salomo.
Menurut Gerindra, Pemkot Medan perlu memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, Pemkot Medan harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
“Apa langkah konkret Pemkot Medan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya,” tanya Salomo.
Selain itu, kata Salomo, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan tingginya realisasi belanja daerah, namun belum berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Sebab, masyarakat masih banyak mengeluhkan jalan rusak, tidak berfungsinya drainase, banjir terus berulang. “Mengapa masih banyak rusaknya infrastruktur lingkungan, padahal anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Mohon penjelasannya,” pinta Salomo.
Fraksi Partai Gerindra, tambah Salomo, menilai masih lembahnya kinerja OPD Pemkot Medan, karena itu perlu dilakukan evaluasi. “Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarka hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” sebutnya.
Pada bagian lain, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD dan Satpol PP. “Hingga saat ini, kami masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan OPD terkait.