Capaian UMK-K Masih di Bawah Target, Pemda di Sumut Didorong Genjot Belanja Produk Lokal

SUMUTNEWS.CO, Medan — Realisasi partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) dalam belanja pengadaan pemerintah di Sumatera Utara pada 2025 tercatat baru menyentuh 36,41 persen, belum memenuhi target nasional sebesar 40 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor meminta seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumut untuk menggenjot penggunaan produk lokal.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memaparkan, dari 33 kabupaten/kota serta Pemprov Sumut, sebanyak 18 instansi sebetulnya telah memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen.

Baca juga:  Persiapan Porprovsu XII Tahun 2026 Capai 99%, Pemerintah Provinsi Sumut dan KONI Ajak Masyarakat Sukseskan Penyelenggaraan

Selain itu, 23 pemerintah daerah di Sumut juga berhasil melampaui target e-purchasing sebesar 30 persen. Namun, penyerapan dari sektor UMK-K dinilai masih membutuhkan dorongan kuat dari seluruh kepala daerah.

“Kita ingin agar semakin banyak belanja pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha di daerah, membuka kesempatan ekonomi, dan memperkuat produk-produk yang dihasilkan masyarakat Sumut,” kata Timur dalam acara Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (30/9/2026).

Baca juga:  Kolaborasi Makin Agresif, Kerja Sama Daerah Pemprov Sumut Meroket 100 Persen

Sebagai langkah perbaikan, Timur mendorong dilakukannya konsolidasi pengadaan barang dan jasa sejak tahap awal perencanaan.

Ia juga menekankan penerapan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencegah potensi pelanggaran.

Di sisi lain, Plt Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Firmansyah, menggarisbawahi masih minimnya daerah di Sumut yang memanfaatkan forum clearing house untuk mitigasi risiko dan penyelesaian sengketa pengadaan.

Baca juga:  Waspada Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir di Sumut Hari Ini

“Untuk clearing house, baru tiga pemerintah daerah yang sudah memilikinya, yakni Pemerintah Provinsi Sumut, Kabupaten Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan,” ujar Firmansyah. (SN06)

Berita Terkait

Bupati Taput Dukung Rumah Pembibitan Kemenyan Masyarakat Adat Tornauli, Langsung Pesan 20.000 Bibit

SUMUTNEWS.CO - Tapanuli Utara | Bupati Tapanuli Utara Drs....

Status Gunung Sinabung Naik ke Level 3 Siaga, 211 KK Dievakuasi

Sumutnews.CO, Karo— Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo,...

Kuda Hitam Pilkada Asahan, PMP Asahan: Elektabilitas Mantan Wagubsu Meroket

SUMUTNEWS.CO - Asahan | Nurhajizah Marpaung- Henri Siregar merupakan...

Aulia Minta ASN Teruskan Perjuangan Pahlawan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan 2023...

Ketua DPRD Minta Pemkot Medan Berinovasi untuk Tingkatkan PAD

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen...

Berita Terbaru