SANG RATU ADIL: NOTONAGORO INDONESIA UNTUK DUNIA (EPS-12)

Esai Reflektif Spiritual Bersambung

Episode 12:
Menuju Peradaban Baru: Reinterpretasi Hasta Brata Dan Urgensi Penataan Ulang Konstitusi NKRI

Oleh: S Purwadi Mangunsastro

Namanya Eyang Ipung, begitu bunyi suara di seberang telepon yang tidak asing di telinga saya. Bunda Yaspi, saudara batin saya mengisahkan pertemuan itu dengan nada takjub pada akhir tahun 2022 lalu. Beliau menceritakan bagaimana Eyang Ipung menerima tamu di kediamannya dengan sosoknya yang tampak muda, segar, trengginas, sekaligus bijak. Setiap ucapannya berbobot nasihat, mencerminkan umur yang melampaui manusia kebanyakan, sekalipun wajah dan kulitnya teramat mulus nyaris tanpa keriput. Menariknya, jika sedang berkendara di atas Harley-Davidson-nya, tidak akan ada yang menyangka bahwa beliau adalah pribadi yang sangat bersahaja.

Membumikan Hasta Brata di Era Disrupsi Global

Melalui interaksi selanjutnya, saya mulai mengenal dan akrab dengan suara sang Eyang yang tegas namun penuh pesan spiritual. Semua wejangannya disampaikan dalam bahasa yang sederhana, namun menyiratkan kedalaman kalam Allah yang sesekali diperjelas secara fasih melalui kutipan ayat suci Al-Qur’an. Saya akhirnya menarik kesimpulan bahwa beliau adalah seorang resi di zaman modern. Penilaian ini kian menguat ketika melihat beliau begitu gamblang menguraikan kearifan masyarakat Badui, bahkan sesekali diselingi penuturan bahasa Badui kuno yang jarang dikuasai orangnya awam.

Wejangan beliau yang meneduhkan menginspirasi kami untuk menjulukinya ‘Resi Agung Panuntun Badui‘. Dengan khidmat, beliau memaparkan kearifan lokal Sunda kuno dan menghubungkannya dengan konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Tindak tanduk serta tutur katanya mencerminkan laku hidup ‘Asih-Asah-Asuh‘.”

Tentu, tidak mudah mengelaborasikan kepemimpinan _Hasta Brata_ ke ranah kehidupan modern kontemporer. Ini menjadi tantangan besar, terlebih bagi generasi Gen Z dan Gen Alpha yang pemahaman nilai keluhuran budayanya semakin menipis akibat arus sekularisme global yang memisahkan kesalehan syariat dari kesalehan sosial. Dalam titik nadir inilah, kehadiran wejangan Eyang Ipung seakan membukakan mata hati dan pikiran waras kita. Beliau mengingatkan bahwa bangsa ini harus segera bangun dari tidur panjang yang menjauhkan kita dari keberkahan Rahman dan Rahim Allah SWT. Eyang Ipung mengisyaratkan bagaimana Rasulullah SAW mengombinasikan kelemahlembutan dakwah dengan ketegasan bermusyawarah bersama para sahabat.

Agar tidak berhenti sebagai romantisme usang, nilai-nilai luhur ini perlu di-demokratisasikan melalui bahasa kultural dan ruang digital yang dekat dengan keseharian anak muda, sehingga substansi kepemimpinan profetik dapat dicerna dan digerakkan oleh mereka sebagai motor peradaban baru.

Anatomi Krisis: Dekadensi Moral dan Disfungsi Konstitusional

Kenyataan hari ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang berada dalam cengkeraman dekadensi moral yang akut, ketimpangan sosial yang eksistensial, dan disfungsi sistem ketatanegaraan. Rangkaian empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang awalnya ditujukan untuk demokratisasi, justru terjebak pada anarki politik dan menyuburkan praktik oligarki. Akibatnya, kekuasaan dan modal dengan mudah bersekutu, sementara keadilan sosial bagi rakyat makin terpinggirkan.

Baca juga:  SANG RATU ADIL: NOTONAGORO INDONESIA UNTUK DUNIA (EPS-10)

Ketika tata kelola negara menjelma menjadi arena pemuasan keserakahan, kosakata seperti moralitas, kejujuran, dan kebenaran sekadar menjadi ornamen retorika yang asing. Pembusukan mental ini merupakan kelanjutan destruktif dari patologi kolonialisme yang memisahkan intelektualitas dari integritas. Dampaknya, para intelektual yang jujur disingkirkan karena dianggap sebagai ancaman sistemik bagi lingkaran kekuasaan yang korup.

Di sisi lain, sistem checks and balances tidak berjalan optimal: posisi MPR tereduksi, sistem bikameral (DPR dan DPD) mandul, dan kekuasaan eksekutif tanpa disadari mengambil peran dalam proses legislasi bahkan terkesan absolut.
Produk hukum yang dihasilkan cenderung menjadi pemaksaan kehendak penguasa. Salah satu preseden nyata adalah inkonsistensi dalam penyusunan regulasi sapu jagat (omnibus law) seperti UU Cipta Kerja yang proses dan pelaksanaannya menuai kontroversi masif di masyarakat. Ada lagi produk UU semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo lainnya yakni UU Ibu Kota Negara, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, KUHP (Baru), Revisi UU KPK, Revisi UU MK yang tidak jarang kontroversial Dalam implementasi.
Melihat rusaknya tatanan struktural dan moral yang masif ini, perbaikan tidak lagi bisa bertumpu pada hukum formal semata. Kita membutuhkan kompas moral baru yang bersumber dari akar terdalam kesadaran manusia dan kearifan kosmologis leluhur.

Rekonstruksi Manajerial: Reinterpretasi Hasta Brata dan Etos Ekologis

Jawaban atas pencarian kompas moral itu datang secara tidak terduga. Suatu malam di akhir November 2022, setelah melakukan konferensi telepon dengan Eyang Ipung, saya tidak sengaja memutar gelombang radio RRI Pro 4 Medan. Frekuensi tersebut kebetulan sedang menyiarkan rekaman wayang kulit lakon _Wahyu Makutharama_ yang dibawakan oleh maestro dalang Ki Narto Sabdo.

Wahyu Makutharama adalah simbol anugerah kedudukan pimpinan tertinggi, di mana ajaran Hasta Brata di dalamnya diturunkan oleh Begawan Kesawasidi (titisan Batara Wisnu) kepada Raden Arjuna. Inti dari wejangan ini adalah instruksi agar seorang pemimpin menginternalisasi sifat mulia dari delapan elemen alam semesta.

Usai siaran berakhir, saya merenung sejenak di tengah keheningan malam. Dunia politik nasional kita hari ini tengah mengalami paradoks akut dan disorientasi arah yang mengkhawatirkan. Ketika para leluhur meninggalkan warisan ajaran yang sarat dengan nilai luhur kepemimpinan, kita justru terjebak dalam sistem pemilu _one man one vote_ yang mekanis. Sistem ini menjauhkan proses suksesi dari nilai keluhuran, sehingga kerinduan rakyat akan hadirnya pemimpin nasional yang berjiwa negarawan kini berakhir menjadi utopia belaka.

Jarak antara harapan publik dan realitas kepemimpinan produk pemilu transaksional telah melambung terlalu jauh. Pemilu yang sekadar menjadi seremoni lima tahunan dimanfaatkan oleh kelompok elitis untuk merebut kekuasaan dan menghimpun kapital demi siklus politik berikutnya, yang berimplikasi pada lahirnya dinasti politik yang merusak tatanan demokrasi. Falsafah kepemimpinan warisan leluhur kian menjauh, terlebih nilai-nilai kemuliaan firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Melalui pendekatan profetik dan kultural tersebut, delapan laku pengendalian diri kuno _Hasta Brata_ direinterpretasikan menjadi kompetensi manajerial modern dan etika kepemimpinan berbasis pelestarian lingkungan (eco-leadership):

Baca juga:  BERPIKIR UNTUK MENANG, BUKAN UNTUK BENAR

– Bumi (Prathivi): Membumikan keteguhan sebagai fondasi organisasi yang berfokus pada kesejahteraan bawahan.

– Matahari (Surya): Menjadi sumber energi yang konsisten memberikan motivasi dan arahan yang jelas.

– Bulan (Candra): Menghadirkan keteduhan yang penuh empati di tengah situasi krisis.

– Bintang (Kartika): Menampilkan kejelasan visi masa depan sebagai pedoman integritas moral tim.

– Samudra (Sagara): Menunjukkan keluasan wawasan yang inklusif dan terbuka terhadap kritik.

– Angin (Maruta): Memiliki kepekaan tinggi untuk aktif turun ke lapangan memahami kondisi objektif rakyat.

– Api (Agni): Menegakkan hukum secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu.

– Langit/Air (Akasa/Apah): Menampilkan ketenangan emosional dan keluasan ilmu selaku penengah konflik yang adil.

Dalam etika birokrasi saat ini, rakyat belum mendapatkan pelayanan terbaik dari lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kemiskinan struktural merajalela, beban pajak mencekik, serta korupsi kian masif. Kondisi ini tetap terjadi sekalipun upaya Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan kinerja pemberantasan korupsi yang lebih berkomitmen. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional secara menyeluruh belum mencerminkan nilai _Hasta Brata_ serta prinsip manusia sebagai khalifah fil ardhi.

Surat Ali ‘Imran ayat 159, berbunyi ”
fa bimâ raḫmatim minallâhi linta lahum, walau kunta fadhdhan ghalîdhal-qalbi lanfadldlû min ḫaulika fa‘fu ‘an-hum wastaghfir lahum wa syâwir-hum fil-amr, fa idzâ ‘azamta fa tawakkal ‘alallâh, innallâha yuḫibbul-mutawakkilîn”, yang artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka… Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” pun menjadi ruang perenungan mendalam bagi kami.

Melalui ayat ini, filosofi kepemimpinan leluhur yang abstrak berhasil dibumikan menjadi etika sosial praktis. Sifat pemaaf dan memohonkan ampunan (representasi Bulan dan Angin), lemah lembut (Bumi dan Matahari), musyawarah (Samudra dan Langit/Air), serta tawakal (Bintang dan Api) mengonfirmasi bahwa restrukturisasi batin harus ditransformasikan ke dalam karakter kepemimpinan nyata oleh figur yang arif, bijaksana, dan zuhud. Keteladanan ini diperkuat oleh nilai filosofis “kearifan semut” serta prinsip hidup masyarakat Badui di Banten yang terbukti mampu hidup selaras dengan alam di tengah krisis iklim global. Namun, seluruh nilai etis dan kepemimpinan ekologis tersebut tetap membutuhkan penopang berupa sistem hukum tertinggi yang tegas dan berdaulat.

Manifestasi Ketatanegaraan: Visi Notonegoro dan Kedaulatan Konstitusi

Seluruh urutan spiritualitas masyarakat Sunda—Badui terkhusus, watak Hasta Brata, dan kepemimpinan profetik ini pada akhirnya harus bermuara pada penguatan tata kelola ketatanegaraan demi mewujudkan visi Notonegoro—sebuah konsepsi tatanan ideal di mana seluruh sendi Nusantara ditata kembali secara adil, makmur, dan beradab.

Aspirasi untuk memperbaiki tata negara harus diperkuat parlemen, baik melalui DPD, DPR RI maupun Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, tidak boleh hanya berkutat pada RPJMN atau RPJMD yang abstrak dan tidak berbasis konstitusi UUD. Evaluasi harus berani menyasar tata kelola kekuasaan secara menyeluruh agar sejalan dengan amanat Pancasila. Peradaban baru Indonesia hanya akan tegak melalui tiga langkah strategis-konstitusional:

Baca juga:  SIAPA BILANG RETAK ITU RUSAK?

– Kaji Ulang Komprehensif melalui Adendum: Melakukan evaluasi total terhadap sistem politik liberal-transaksional saat ini melalui metode adendum (penambahan) UUD 1945 yang didahului oleh kajian Komisi Konstitusi yang independen. Komisi Konstitusi independen tersebut dibentuk tentunya tanpa intervensi oleh kekuatan oligarki.

– Pengamalan Sila Kelima Pancasila secara Utuh: Memangkas jurang pemisah ekonomi antara si kaya dan si miskin akibat cengkeraman kartel kekuasaan dan oligarki.

– Pengembalian Kedaulatan Ekonomi (Pasal 33 UUD 1945): Memastikan seluruh kekayaan alam dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran merata seluruh rakyat, bukan segelintir elite.

Jalan Tengah Bagi Dunia

Melalui sintesis agung antara spiritualitas Islam, manifestasi manajerial Hasta Brata, kearifan lokal Badui, serta penataan ulang konstitusi yang tegas, Indonesia memiliki peluang emas untuk memimpin lahirnya sebuah peradaban baru dunia. Kita tidak sekadar mengejar utopia, melainkan menawarkan alternatif jalan tengah yang konkret di atas kegagalan kapitalisme liberal dan materialisme global yang hampa spiritualitas.

Kepemimpinan Indonesia harus bertransformasi seutuhnya dari manajemen administratif yang kering menjadi kepemimpinan moral profetik. Mewujudkan Indonesia yang _gemah ripah loh jinawi_ dan menjadi negeri yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yakni frasa dari Al-Qur’an Surah Saba’ ayat 15 untuk menggambarkan idealnya suatu wilayah yang mendapatkan ridaNya memerlukan sintesis harmonis antara kearifan lokal dan sistem ketatanegaraan modern. Upaya mendekonstruksi dominasi oligarki serta membedah jantung konstitusi yang mengalami krisis tidak lagi bertumpu pada adopsi teori Barat semata, melainkan pada penggalian kembali kode-kode nilai Nusantara.

Implementasi taktis dari kepemimpinan spiritual dan falsafah kearifan lokal merupakan instrumen utama dalam melakukan reformasi tanpa kekerasan. Oleh karena itu, rekonsiliasi kosmis dan budaya bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan fondasi akademis dan praktis yang mendesak untuk menyeimbangkan krisis global dan menegakkan kedaulatan bangsa.
menegakkan kedaulatan bangsa.

—–

Judul Episode 12 dibelah didapati:

Surat Maryam (19) Ayat ke-63: berbunyi “Tilkal-jannatullatī nūriṡu min ‘ibādinā man kāna taqiyyā(n).”

Artinya:
“Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.”

Makna dan Penjelasan:
– Hak Waris Surga: Allah menjanjikan surga sebagai bentuk karunia dan hak waris bagi orang-orang pilihan.
– Syarat Utama: Kunci utama untuk mendapatkan surga tersebut adalah sifat takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
– Konteks Ayat: Ayat ini datang setelah penjelasan tentang orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh.

Berita Terkait

SIAPA BILANG RETAK ITU RUSAK?

Oleh: Moechtar NasutionD Direktur Forum Lingkar Studi Tulila * Kita hidup...

JIHAD NALAR: WARISAN BUYA SYAFII UNTUK MELAWAN ILUSI DIGITAL

Oleh: Moechtar Nasution Direktur Forum Lingkar Studi Tulila * Beberapa bulan...

SANG RATU ADIL: NOTONAGORO INDONESIA UNTUK DUNIA (EPS-11)

Esai Reflektif Spiritual Bersambung Episode 11: Dari Kepemimpinan Lokal Menuju Tata...

SANG RATU ADIL: NOTONAGORO INDONESIA UNTUK DUNIA

Episode 1: Bunga Wijaya Kusuma Mekar di Siang Hari Oleh:...

MENGEJA LUKA BERSAMA AIR MATA

Oleh: Moechtar Nasution Direktur Forum Lingkar Studi Tulila * Belakangan saya...

Berita Terbaru