SumutNews.co, Jakarta — Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menegaskan pengelolaan ekosistem gambut menjadi fokus utama lembaga yang dipimpinnya. Langkah ini diambil guna menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berulang saat musim kemarau panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Satyawan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Satyawan menjelaskan, kebakaran di lahan gambut sering kali melonjak saat terjadi musim kemarau ekstrem maupun fenomena El Niño. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas harian dan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, BPGMN mengacu pada instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat mitigasi karhutla secara terukur.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan bisa mengelola gambut agar ketika terjadi kemarau ekstrem seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat,” ujar Satyawan.
Selain penanganan karhutla, BPGMN mengemban tugas melindungi ekosistem mangrove, menekan laju deforestasi, serta memulihkan lahan gambut dan mangrove yang terlanjur rusak atau terbakar. Target utamanya adalah mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut.
Untuk mencapai sasaran ini, Satyawan menyebut perlunya pendekatan berbasis sains dan teknologi. BPGMN bakal memanfaatkan pemodelan data untuk memantau tingkat kekeringan serta memetakan kawasan rawan kebakaran. Sejumlah ahli dari bidang hidrologi, revegetasi, sosial-ekonomi, hingga spesialis mangrove akan dilibatkan.
“Tentu kita dibatasi oleh waktu. Namun yang diharapkan adalah penurunan karhutla secara gradual, yang dulunya rutin terbakar, tidak lagi terbakar. Ada sekitar 500 sekian Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan kami petakan,” kata Satyawan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto Muntasram menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Ia menilai BPGMN tidak bisa bekerja sendiri mengingat penanganan karhutla melibatkan banyak entitas pemerintah.
Sriyanto juga menggarisbawahi pentingnya sistem deteksi dan identifikasi dini yang didukung analisis korelasi serta proyeksi risiko. Ia mencontohkan indikator kedalaman muka air tanah di lahan gambut yang wajib dipantau secara berkala.
“Kalau kita tahu tinggi permukaan air gambut sudah kurang dari 40 sentimeter, kita harus segera bergerak. Ini sesuatu yang bisa diperkirakan,” ujar purnawirawan Mayjen TNI tersebut. (SN08)