SumutNews.co, JAKARTA — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menekankan pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci utama dalam upaya pelestarian ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial guna menghentikan praktik pengelolaan lahan yang memicu kerentanan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga lokal.
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa maraknya kebakaran lahan gambut dipicu oleh upaya mengubah karakter alami gambut. Sifat gambut yang sejatinya basah dan lembap sering kali dipaksa menjadi kering untuk kepentingan budi daya yang tidak sesuai.
“Ini adalah problem utama dari pengelolaan gambut di Indonesia. Tentu saja harus bekerja sama dengan masyarakat, mengaktifkan peran masyarakat dalam mengelola gambut agar tidak membudidayakan komoditas yang anti-air,” kata Satyawan dalam keterangannya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto menegaskan pentingnya strategi pemberdayaan yang memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan budi daya tanaman sagu di lahan gambut.
“Sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut,” ujar Sriyanto.
Selain ekosistem gambut, BPGMN juga menyoroti tata kelola kawasan mangrove. Sriyanto mengimbau agar pemanfaatan kawasan pesisir tidak lagi merusak ekosistem mangrove, seperti pembukaan tambak liar yang destruktif.
Sebagai gantinya, BPGMN mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, seperti pengembangan pariwisata ekologis (ekowisata) serta perikanan berkelanjutan yang aman bagi lingkungan. (SN08)