SUMUTNEWS.CO, Aden – Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menuntut Iran segera menghentikan pasokan senjata kepada milisi Houthi, menarik seluruh pakar militernya, dan menyetop campur tangan dalam urusan dalam negeri Yaman.
Tuntutan tegas tersebut dirilis secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Yaman melalui pernyataan tertulis di platform X pada Senin pagi (9/11/2026).
Pemerintah yang berbasis di Aden itu menuduh Teheran memperpanjang konflik berdarah di Yaman sekaligus menjadi tameng politik dan diplomatik bagi kelompok pemberontak tersebut.
Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan, keterlibatan Iran kini bukan lagi sebatas penyandang dana, pemasok persenjataan, atau instruktur tempur, melainkan sudah masuk tahap perencanaan dan pengelolaan langsung operasi-operasi militer Houthi di lapangan.
“Kementerian memandang perpaduan antara dukungan militer di lapangan dengan perlindungan diplomatik di forum internasional sebagai bukti nyata peran Iran dalam merongrong kedaulatan Yaman serta mengancam keamanan jalur pelayaran kawasan,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Yaman.
21 Pakar Asing Dituding Kendalikan Operasi
Merujuk pada data resmi Kementerian Dalam Negeri Yaman, Kemenlu membeberkan setidaknya terdapat 21 pakar militer asing yang aktif menyokong milisi Houthi.
Sebanyak 14 orang di antaranya merupakan personel Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, sementara tujuh lainnya berasal dari milisi Hizbullah Lebanon.
Pemerintah Yaman menyebut puluhan tenaga asing tersebut membentuk struktur “staf umum” yang bertugas mengoordinasikan komando dan kendali, pengoperasian rudal balistik serta drone, perang elektronik, hingga penyelundupan logistik senjata.
Mereka juga dituding mengarahkan serangan maritim terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab.
Langkah diplomatik Yaman ini sekaligus merespons pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya yang menuduh Arab Saudi melanggar kedaulatan Yaman lewat serangan udara di pasar Al-Hadara (Provinsi Taiz) dan wilayah Bani Hashish. Teheran mengklaim serangan tersebut menewaskan puluhan warga sipil.
Kemenlu Yaman menepis tudingan itu dan menyebut Teheran tengah mengeksploitasi korban sipil demi mengalihkan perhatian dari kejahatan kemanusiaan Houthi.
Otoritas Yaman menegaskan telah meminta penyelidikan independen atas berbagai dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan kelompok tersebut.
Soroti Resolusi DK PBB
Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Yaman kembali mengingatkan Teheran atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 dan 2624 mengenai embargo senjata total terhadap kelompok Houthi, termasuk larangan penyediaan teknologi militer dan pendanaan.
Yaman mendesak pemerintah Iran untuk menghormati kedaulatan negara tetangga dan mengalihkan sumber daya negaranya demi perbaikan ekonomi rakyat Iran sendiri, bukan untuk mendanai jaringan penyelundupan senjata di kawasan Teluk.
“Sepanjang 12 tahun perang yang disulut oleh milisi Houthi dengan sokongan Teheran, rezim Iran tidak pernah memberikan apa pun selain rudal, drone bunuh diri, dan pakar perusak,” tulis Kemenlu Yaman.
Kementerian mengontraskan peran destruktif Teheran tersebut dengan bantuan kemanusiaan serta pembangunan yang digelontorkan pemerintah Arab Saudi, yang selama ini dinilai menopang penghidupan jutaan warga serta ekspatriat Yaman. (SN17)