SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Somasi tersebut menyusul narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terlibat dalam isu penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pernyataan somasi resmi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar sekaligus Kuasa Hukum Bahlil Lahadalia, Muhammad Sattu Pali, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024.
Muhammad Sattu Pali menegaskan bahwa somasi terbuka ini diajukan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang dinilai menyerang martabat pribadi Bahlil Lahadalia maupun institusi partai.
“Bahwa pada tanggal 7 November 2024, klien kami dalam hal ini sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi yang pada pokoknya menyatakan satu ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden,” ujar Muhammad Sattu Pali saat membacakan pernyataan resmi.
Menurut Sattu Pali, ucapan dan tudingan yang dilontarkan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat tendensius, tidak berdasar pada fakta hukum, dan patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Atas dasar itu, DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka dan memberikan batas waktu tegas selama 3×24 jam bagi para pihak terlapor untuk menarik pernyataan tersebut.
“Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan tersebut,” tegasnya.
Tak hanya pencabutan narasi, Partai Golkar juga menuntut adanya permintaan maaf secara terbuka melalui berbagai saluran media massa.
“Dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, serta simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” lanjut Sattu Pali.
Bakumham Partai Golkar memperingatkan bahwa apabila dalam kurun waktu 3×24 jam somasi tersebut tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari pihak-pihak terkait, pihaknya akan mengambil langkah hukum tegas baik secara pidana maupun perdata guna menjaga kehormatan partai dan marwah pimpinan tertinggi Partai Golkar. (SN08)