SUMUTNEWS.CO, MEDAN— Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution merombak skema penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) mulai tahun anggaran 2027.
Alih-alih melalui pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut menyiapkan alokasi sekitar Rp450 miliar yang akan disalurkan langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Kebijakan strategis tersebut dipaparkan Bobby Nasution di hadapan ratusan mahasiswa dalam forum Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026) 2 hari lalu.
Dalam dialog terbuka tersebut, Bobby secara terbuka mengakui masih adanya ketimpangan pembangunan antardaerah selama dua tahun masa kepemimpinannya, khususnya pada wilayah paling dasar di pedesaan.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh, terutama di tingkat pemerintahan paling kecil terkait infrastruktur desa. Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara tidak hanya menjadi peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga,” ujar Bobby Nasution.
Sasar Jalan Produksi dan Usaha Tani
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, intervensi pembangunan infrastruktur ini akan menyasar 6.110 desa di seluruh kabupaten/kota.
Pemprov Sumut memprioritaskan pembangunan tiga akses vital yang langsung menopang aktivitas ekonomi warga, yakni jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
Untuk memastikan program tepat sasaran, Bobby menyebut Pemprov Sumut akan segera mengumpulkan para kepala desa mulai pekan depan guna menjaring usulan kebutuhan infrastruktur secara langsung dari bawah (bottom-up).
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing agar pembangunan bisa lebih merata, dirasakan masyarakat desa, dan berdampak pada ekonomi desa,” terang Bobby.
Forum Panggung Demokrasi yang menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forkopimda ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus. (SN06)