, SUMUTNEWS.CO, JAKARTA– Sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Jadwal persidangan tersebut dibenarkan langsung oleh Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi. Mengutip data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang bernomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT itu digelar mulai pukul 10.00 WIB.
Agenda persidangan kali ini fokus pada penyampaian replik dari pihak penggugat secara elektronik. Selain itu, pihak penggugat dan tergugat dijadwalkan menyerahkan tambahan bukti surat secara konvensional di hadapan majelis hakim.
Sebagai informasi, gugatan ini dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana sejak Kamis (27/8/2026) lalu.
Dalam perkara ini, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksus) Kemendikdasmen RI duduk sebagai tergugat, sementara Wapres Gibran menjadi tergugat II intervensi.
Menariknya, sebelum sidang lanjutan ini digelar, tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana sempat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada Kamis (29/10/2026).
Langkah itu diambil menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Anggota tim kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menilai putusan MK yang bersifat final dan mengikat otomatis membuat suket penyetaraan tersebut kehilangan rohnya. Guru Besar Hukum Tata Negara itu juga khawatir proses di PTUN malah mendelegitimasi putusan MK.
“Jangan sampai putusan MK yang salah satu peradilan tertinggi itu kemudian seakan-akan di-downgrade, dihilangkan legitimasinya lewat proses di PTUN,” tegas Denny seperti dikutip dari Kompas.com.
Meski demikian, majelis hakim memutuskan persidangan tetap berlanjut karena perkara sudah memasuki tahap pembuktian. Sesuai Pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang sudah dijawab tergugat hanya bisa dicabut atas persetujuan tergugat.
Hakim Febrina Permadi menjelaskan bahwa dalam persidangan sebelumnya, pihak tergugat maupun kubu Gibran selaku tergugat II intervensi menolak permohonan pencabutan tersebut.
“Nah, di dalam persidangan tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan,” ungkap Febrina. (SN08)