SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi dugaan penyadapan ilegal dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026)
Berdasarkan hasil penyidikan Polri, praktik penyadapan tersebut berjalan secara terstruktur melalui lima tahapan, mulai dari instruksi tanpa dokumen resmi hingga penghapusan jejak digital.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data,” ujar Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.
Perintah Lisan dan Grup WhatsApp
Pada tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari sosok berinisial Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS. Suyudi menegaskan bahwa instruksi tersebut diberikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua berlanjut pada proses provisioning, yakni memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga menginput nomor target tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi mengenai keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Transkripsi hingga Penghapusan Jejak Digital
Memasuki tahap ketiga, penyadapan dieksekusi melalui sistem Penlings X (PLX). Pada fase ini, petugas mendengarkan serta mengeksplorasi rekaman pembicaraan target untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Hasil transkripsi tersebut masuk ke tahap keempat, yakni pelaporan secara berjenjang mulai dari Kabagmon SU hingga bermuara kepada Jenderal LSP selaku penerima akhir (end user).
Adapun tahap kelima merupakan upaya penghilangan barang bukti digital. Suyudi mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, seluruh data hasil penyadapan yang tersimpan di dalam sistem LIMS maupun PLX diduga dihapus oleh tim TSU atas perintah AS.
Dua Jalur Provisioning
Selain memaparkan lima tahapan tersebut, Kapolri menerangkan bahwa proses provisioning terbagi ke dalam dua mekanisme, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang dikenal sebagai “jalur atensi”.
“Pertama, jalur A atau jalur resmi, yang dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim,” kata Suyudi. Sementara itu, jalur internal dijalankan di luar mekanisme verifikasi prosedural yang berlaku. (SN08)