MEDAN, sumutnews.co – Pemerintah pusat menggelar Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi momentum konsolidasi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Sumatra yang masih tertinggal dari rata-rata nasional.
Mengusung tema besar “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat”, forum regional ini secara khusus membedah topik “Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama: Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur – Akselerasi Ekonomi Sumatera”. Forum ini dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan sekaligus praktik baik antarpemimpin daerah dalam merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.
Sejumlah pejabat tinggi pusat dan pimpinan daerah hadir membedah persoalan struktural ekonomi Sumatra. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi tampil menyampaikan pidato kunci (keynote speech).
Sementara itu, sesi diskusi panel menghadirkan empat narasumber lintas daerah dan kementerian, yakni Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Bupati Belitung Syamsir, serta Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan.
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi Sumatera
Berdasarkan data BPS pada triwulan III-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dari sisi struktur kewilayahan, Pulau Sumatra menempati posisi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi mencapai 22,55 persen, tepat di bawah Pulau Jawa yang menyumbang 56,05 persen.
Namun, besarnya kontribusi tersebut belum berbanding lurus dengan akselerasi pertumbuhannya. Pada periode yang sama, ekonomi Sumatra hanya tumbuh sebesar 4,95 persen, masih berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sepuluh provinsi di Sumatera, hanya tiga daerah yang mampu melampaui angka pertumbuhan lima persen. Kepulauan Riau mencatatkan kinerja tertinggi sebesar 7,52 persen, disusul Sumatra Selatan (5,06 persen) dan Lampung (5,02 persen).
Adapun tujuh provinsi lainnya masih bergerak di kisaran empat hingga tiga persen, meliputi Sumatra Utara (4,86 persen), Kepulauan Bangka Belitung (4,82 persen), Sumatra Barat (4,69 persen), Bengkulu (4,66 persen), Riau (4,65 persen), Aceh (4,13 persen), serta Jambi di posisi terendah dengan 3,91 persen.
Tantangan Bahan Mentah dan Konektivitas Logistik
Lambatnya laju pertumbuhan tersebut menjadi catatan serius mengingat melimpahnya potensi sumber daya alam Sumatera. Kawasan ini merupakan tulang punggung komoditas nasional yang memasok sekitar 70 hingga 75 persen produksi karet serta 60 persen produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.
Sayangnya, sebagian besar hasil perkebunan dan kehutanan tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah (raw material). Kondisi ini membuat rantai nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di daerah penghasil.
Selain persoalan minimnya industri pengolahan dari hulu ke hilir, forum di Medan ini juga menyoroti dua pekerjaan rumah besar lainnya, yakni ketimpangan pembangunan antarwilayah serta penguatan konektivitas logistik guna menekan biaya distribusi di Pulau Sumatera ( SN06)