Sumutnews.co,PARIS — Ketegangan seputar konflik Timur Tengah kembali merembet ke ranah hukum di Eropa. Sejumlah aktivis pro-Palestina yang tergabung dalam asosiasi Franco-Palestina, NIDAL, secara resmi mengajukan mosi darurat ke pengadilan Prancis pada Kamis (13/11/2026).
Langkah hukum ini ditempuh untuk menuntut pelarangan pameran properti dan investasi real estat asal Israel, Icube salon edisi ke-9, yang dinilai melanggar hak asasi manusia.
Berdasarkan jadwal, pameran tersebut rencananya akan dilangsungkan pada hari Minggu di Pusat Kebudayaan Yahudi Eropa (European Center for Judaism) di ibu kota Prancis.
Dalam dokumen gugatan yang dilihat oleh AFP, asosiasi NIDAL mendesak pengadilan agar memerintahkan Kepala Kepolisian Paris untuk melarang penyelenggaraan acara tersebut secara total. Sebagai alternatif, mereka meminta adanya jaminan agar pameran tidak memperjualbelikan properti di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
“Pemasaran permukiman Israel di wilayah pendudukan berkontribusi pada pemindahan paksa populasi yang mengancam keberadaan rakyat Palestina,” demikian argumen yang tertuang dalam berkas gugatan kelompok hak asasi tersebut. Praktik semacam ini dinilai melanggar hukum internasional serta diklasifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis.
Para aktivis menyoroti keikutsertaan sejumlah perusahaan dalam pameran itu, salah satunya BH Nadlan, sebuah agen properti yang secara terbuka memasarkan apartemen di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
Selain itu, panduan resmi pameran juga kedapatan menawarkan “bonus” finansial yang signifikan bagi pendatang baru yang berniat menetap di wilayah “Yudea dan Samaria”, istilah yang digunakan Israel untuk menyebut Tepi Barat.
Sebelum membawa masalah ini ke meja hijau, NIDAL mengaku telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Kepolisian Paris pada 5 November lalu.
Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, surat tersebut tidak mendapat respons.
Kontroversi serupa sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Protes dan gejolak publik atas pameran real estat Israel yang memasarkan rumah di wilayah pendudukan juga melanda sejumlah kota besar dunia lainnya, termasuk di Manhattan, Amerika Serikat, di mana Wali Kota Zohran Mamdani turut melontarkan kecaman keras terhadap penyelenggaraan acara serupa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara maupun otoritas kepolisian Paris belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan darurat yang diajukan oleh para aktivis pro-Palestina tersebut. Status hukum pameran yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini kini sepenuhnya berada di tangan pengadilan Prancis. (SN17)