MANILA, SumutNews.co — Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, atas dampak kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana tahunan tersebut diakui sempat memakan waktu hingga hampir empat bulan untuk dapat dikendalikan sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026) kemarin.
Dalam forum tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa krisis ini tidak terlepas dari hantaman fenomena cuaca ekstrem El Nino yang dinilai sebagai yang paling parah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kendati demikian, pemerintah menegaskan telah mengerahkan segala daya upaya untuk menanggulangi bencana tersebut di lapangan.
Sebanyak 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan dikerahkan ke titik-titik rawan. Perjuangan keras ini bahkan harus dibayar mahal dengan gugurnya 16 personel pemadam kebakaran serta puluhan lainnya yang mengalami luka-luka, di samping kehilangan dua unit helikopter operasional selama proses pemadaman berlangsung.
Tindakan Tegas dan Penegakan Hukum Korporasi
Selain fokus pada pemadaman fisik, Prabowo bersama jajaran pemerintah juga mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas terhadap korporasi yang diduga menjadi dalang di balik pembakaran hutan.
Sejauh ini, pemerintah telah mencabut 17 konsesi izin dari korporasi. Sementara itu, penegakan hukum terus berjalan dengan rincian:
– 26 korporasi sedang dalam proses investigasi intensif.
– 11 korporasi telah resmi didakwa di pengadilan.
– 23 korporasi lainnya masuk dalam daftar tunggu untuk segera didakwa.
– Secara keseluruhan, terdapat 104 korporasi yang saat ini tengah berada dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Komitmen Pencegahan Jangka Panjang
Ke depan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengubah paradigma penanganan karhutla, dari yang sebelumnya bersifat reaktif (menunggu api padam lalu melakukan mitigasi) menjadi program pencegahan yang terstruktur dan desisif.
Pemerintah RI saat ini tengah membentuk lembaga-lembaga baru serta merancang program-program pencegahan yang komprehensif. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir, atau bahkan mencegah, terulangnya bencana kebakaran hutan di masa mendatang demi menjaga stabilitas dan kualitas lingkungan kawasan regional. (SN08)