SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Wakil Presiden, Rabu (11/11/2026).
Dokumen usulan tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPR RI dalam pertemuan resmi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pimpinan DPR RI menyatakan berkas yang diserahkan telah memenuhi syarat formil awal pengajuan sebagaimana ketentuan perundang-undangan serta tata tertib yang berlaku di parlemen.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujar Wakil DPR RI , Saan Mustopa saat membacakan tanda terima berkas.
Berdasarkan rekapitulasi daftar pengusul yang dibacakan, dukungan 120 legislator tersebut terdistribusi dari delapan fraksi:
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang
- Fraksi Partai NasDem: 19 orang
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang
- Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang
Pimpinan dewan memaparkan bahwa substansi materi usulan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni usulan penggunaan hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pimpinan DPR menegaskan bahwa seluruh tahapan berikutnya akan diproses secara transparan mengikuti ketentuan kedewanan yang sah.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya. (SN08)