SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Pemerintah Kota Medan bergerak cepat mengamankan pengelolaan anggaran daerah. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar yang diterima Kota Medan pada tahun 2026 ini digunakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
Fokus pada Pemulihan dan Pelayanan Publik
Menurut Rico, guyuran dana tambahan dari pemerintah pusat ini memiliki misi khusus. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, perbaikan kualitas pelayanan publik, hingga pemulihan sosial ekonomi pascabencana yang melanda tahun lalu.
Dari total dana yang diterima, Pemko Medan telah mendistribusikannya ke 34 perangkat daerah dan kecamatan sesuai kebutuhan mendesak. Bahkan, sebagian dana senilai Rp50 miliar juga telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan langsung Menteri Dalam Negeri.
“Penggunaan tambahan TKD tidak boleh sekadar berorientasi pada habisnya penyerapan anggaran, melainkan harus memerhatikan urgensi, kualitas, dan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesan Rico melalui sambutan tertulisnya.
5 Pilar Utama Pengelolaan Anggaran
Dalam arahannya, Rico membeberkan lima aspek krusial yang wajib dipatuhi seluruh jajaran perangkat daerah:
-
Perencanaan & Penganggaran: Harus berbasis skala prioritas dan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku.
-
Pelaksanaan Tepat Waktu: Menjaga jadwal dan target tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan, efisiensi, serta aturan pengadaan barang dan jasa.
-
Transparansi & Akuntabilitas: Seluruh proses wajib terdokumentasi lengkap dan konsisten menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
-
Pengawasan Ketat: Inspektorat Kota Medan diminta aktif mengawal berbasis risiko sejak tahap perencanaan guna mencegah potensi penyimpangan atau KKN.
-
Dampak Nyata: Program yang dibiayai wajib mendongkrak kualitas infrastruktur, memulihkan ekonomi, dan menekan risiko bencana di Kota Medan.
Dengan alokasi anggaran yang transparan dan pengawalan ketat dari berbagai pihak, Pemko Medan optimistis dana tambahan TKD ini mampu memberikan multiplier effect yang signifikan demi mewujudkan kesejahteraan serta kemajuan infrastruktur di Kota Medan. (SN25)