SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, menegaskan aparatur Pemkot Medan harus jadi contoh baik bagi masyarakat. Sebab, aparatur merupakan “wajah” Pemkot Medan di seluruh tingkatan.
Penegasan itu disampaikannya menyikapi temuan 161 kendaraan dinas milik Pemkot Medan tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat melakukan pemeriksaan kendaraan dinas, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu mengaku, sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, dari 385 kendaraan yang diperiksa Wali Kota Medan, 161 di antaranya belum membayar pajak. “Secara persentase, ini sudah lebih dari 40 persen. Jumlah ini sangat banyak,” katanya.
Jika tidak salah, sebut Saipul, total kendaraan dinas milik Pemkot Medan ada sekitar 5.000 unit. “Bagaimana kalau 5.000-an unit itu diperiksa semua, ada berapa banyak lagi kendaraan belum membayar pajaknya,” tanyanya.
Kejadian ini, menurut legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, merupakan contoh buruk diperlihatkan aparatur Pemkot Medan. “Masyarakat selalu diminta untuk membuat pajak tepat waktu. Namun, aparatur Pemkot Medan sendiri tidak membayar pajak tepat waktu. Harusnya, aparatur itu memberi contoh baik atau menjadi teladan bagi masyarakat,” pintanya, Selasa (13/10/2026).
Saipul meminta kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan untuk menginventarisir seluruh aset milik Pemkot Medan, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. “Inventarisir harus dilakukan secara detail, mulai dari keberadaan aset, penggunaan aset, nilai aset, pajak aset, biaya perawatan aset dan hal-hal lainnya. Khusus kendaraan dinas, pastikan seluruhnya sudah membayar pajak tepat waktu,” tegasnya.
Saat ini, tambah Saipul, DPRD Kota Medan bersama Pemkot Medan tengah berfokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jangan sampai upaya peningkatan PAD ini justru tidak diindahkan oleh OPD-OPD di Pemkot Medan sendiri. Kita semua harus bekerjasama dalam meningkatkan PAD Kota Medan, salah satunya dengan membayar PKB tepat waktu. Apalagi, Pemkot Medan sekarang menerima langsung bagian 66 persen dari pungutan PKB setelah kebijakan opsen pajak resmi diberlakukan,” ungkapnya. (SN01)