SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara untuk menutup celah penyimpangan anggaran. Tata kelola pengadaan barang dan jasa kini resmi dioptimalkan melalui sistem digitalisasi demi mewujudkan transparansi, efisiensi, serta memastikan seluruh proses berjalan profesional dan bersih dari korupsi.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (18/11/2026).
Pesan Tegas Gubernur: Perkuat Kompetensi dan Pengawasan Data
Dalam arahannya, Timur menyampaikan pesan khusus dari Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution kepada seluruh peserta rakor yang berlangsung hingga 19 November 2026 ini. Ada dua poin utama yang ditekankan:
-
Integritas Aparatur: Setiap aparatur pengadaan diminta terus mengasah kompetensi dan menjaga moralitas agar proses pengadaan bersih dari praktik lancung.
-
Pengawasan Berbasis Digital: Pemanfaatan teknologi harus diiringi pengawasan berbasis data agar potensi kesalahan maupun penyimpangan bisa dideteksi sejak dini.
“Tujuannya agar tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan berintegritas,” ujar Timur di hadapan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Konsolidasi 5 Komoditas Tekan Efisiensi Belanja
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumut, Yoga Budi Pratama Irawan, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus melakukan tahapan konsolidasi pengadaan untuk lima komoditas utama. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut atas arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun kelima komoditas yang masuk dalam program konsolidasi tersebut meliputi:
-
Kertas
-
Alat Elektronik (termasuk laptop, printer, dan AC)
-
Belanja Jasa Outsourcing
-
Bahan Material (seperti semen)
Dengan digitalisasi dan konsolidasi ini, Pemprov Sumut optimistis belanja pemerintah dapat ditekan lebih efisien sekaligus mendongkrak akuntabilitas birokrasi di bumi Sumatera Utara. (SN25)