Wajib Tepat Sasaran! Wali Kota Rico Waas Kawal Ketat Penggunaan Tambahan TKD Rp565 Miliar

SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Pemerintah Kota Medan bergerak cepat mengamankan pengelolaan anggaran daerah. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar yang diterima Kota Medan pada tahun 2026 ini digunakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

Fokus pada Pemulihan dan Pelayanan Publik

Menurut Rico, guyuran dana tambahan dari pemerintah pusat ini memiliki misi khusus. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, perbaikan kualitas pelayanan publik, hingga pemulihan sosial ekonomi pascabencana yang melanda tahun lalu.

Baca juga:  Kepling Bersorak Gembira! UP Cair Senin, Penghasilan Naik Rp200 Ribu Mulai 2027

Dari total dana yang diterima, Pemko Medan telah mendistribusikannya ke 34 perangkat daerah dan kecamatan sesuai kebutuhan mendesak. Bahkan, sebagian dana senilai Rp50 miliar juga telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan langsung Menteri Dalam Negeri.

“Penggunaan tambahan TKD tidak boleh sekadar berorientasi pada habisnya penyerapan anggaran, melainkan harus memerhatikan urgensi, kualitas, dan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesan Rico melalui sambutan tertulisnya.

Baca juga:  Teken Nota Kesepakatan dengan LAN RI, Rico Waas Pacu Transformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik

5 Pilar Utama Pengelolaan Anggaran

Dalam arahannya, Rico membeberkan lima aspek krusial yang wajib dipatuhi seluruh jajaran perangkat daerah:

  1. Perencanaan & Penganggaran: Harus berbasis skala prioritas dan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku.

  2. Pelaksanaan Tepat Waktu: Menjaga jadwal dan target tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan, efisiensi, serta aturan pengadaan barang dan jasa.

  3. Transparansi & Akuntabilitas: Seluruh proses wajib terdokumentasi lengkap dan konsisten menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

  4. Pengawasan Ketat: Inspektorat Kota Medan diminta aktif mengawal berbasis risiko sejak tahap perencanaan guna mencegah potensi penyimpangan atau KKN.

  5. Dampak Nyata: Program yang dibiayai wajib mendongkrak kualitas infrastruktur, memulihkan ekonomi, dan menekan risiko bencana di Kota Medan.

Baca juga:  DPRD Medan Dukung Langkah Kapolda Sumut Rotasi 35 Perwira, Kasatreskrim Belawan & Kapolsek Medan Kota Ikut Diganti

Dengan alokasi anggaran yang transparan dan pengawalan ketat dari berbagai pihak, Pemko Medan optimistis dana tambahan TKD ini mampu memberikan multiplier effect yang signifikan demi mewujudkan kesejahteraan serta kemajuan infrastruktur di Kota Medan. (SN25)

Berita Terkait

Rico Waas Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra...

Perda Sistem Kesehatan Baru Harus Mampu Jawab Jeritan Warga

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan baru...

Musda VII KAHMI Medan Tuntas, Ini 5 Presidium Terpilih Periode 2026–2031

SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Daerah...

Aparatur Pemkot Medan Harus Jadi Contoh Baik Masyarakat

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Anggota Komisi I DPRD Kota...

DPRD Dorong Penguatan Sistem Layanan Kesehatan hingga Puskesmas

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Anggota DPRD Medan Muhammad Afri Rizki...

Berita Terbaru