SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa akan ada dua badan baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Perampasan Aset disahkan.
Salah satu di antaranya adalah Badan Pengelola Perampasan Aset.
Penjelasan 2 Badan Baru
Menurut Habiburokhman, pembentukan badan khusus ini diperlukan agar terpisah dari aparat penegak hukum.
Ia menilai pemisahan tersebut penting untuk mencegah potensi benturan kepentingan atau conflict of interest dalam pengelolaan aset.
“Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi, ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan bahwa pemisahan antara badan pengelola perampasan aset dan aparat penegak hukum juga diterapkan di sejumlah negara lain.
Sebagai contoh, Habiburokhman menyebut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memisahkan badan pelaksana pengelolaan perampasan aset dari penegak hukum yang sudah ada.
Selain badan pengelola, Habiburokhman menyinggung keberadaan badan pengawas yang dinilai menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan aturan tersebut.
Ia menekankan perlunya pengawasan independen agar regulasi tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” kata Habiburokhman. (SN08)