Mahfud MD Soroti Tenggat Pengajuan Calon Wapres Pengganti Gibran, Ingatkan Potensi Cacat Prosedur Sidang MPR

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Presiden RI dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran.

Melalui unggahan di akun media sosialnya @mohmahfudmd pada Jumat, 20 November 2026 pukul 09.49, Mahfud menyebut MPR berpotensi tidak bisa bersidang, atau tidak sah jika tetap digelar pada 9 Desember 2026 apabila dua nama tersebut belum diserahkan hingga 19 November 2026 pukul 00.00.

Baca juga:  Pemerintah Alokasikan Tambahan Rp100 Miliar per Provinsi dan Rp20 Miliar per Kabupaten, Berikut Sektor Prioritas Penggunaannya

Dalam catatannya, Mahfud menguraikan sejumlah dasar hukum dan pertimbangan teknis terkait mekanisme pengisian jabatan wapres pengganti tersebut:

Ketentuan UUD 1945 : Pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam tenggat 14 hari sebelum Sidang MPR digelar.

Definisi “Hari” di Regulasi Turunan : Mahfud menyoroti bahwa di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud “hari” adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Usulan Penundaan Sidang : Menurut Mahfud, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden guna menyinkronkan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR.

Baca juga:  Heboh Isu Mundur, Wapres Temui Prabowo: Gibran Siap Fight di PTUN!

Simulasi Perhitungan Jadwal : Jika Presiden menyerahkan nama calon pada 20 November 2026, Mahfud mencontohkan sidang bergeser menjadi 10 Desember 2026. Hitungan mundur 14 hari kerja tersebut akan terus menyesuaikan, termasuk apabila Presiden baru menyampaikannya sekembalinya dari kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRC).

Batas Waktu 60 Hari : Penyesuaian waktu 14 hari kerja dinilai lebih aman untuk menyelaraskan aturan lintas regulasi, sepanjang masih berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mundur.

Baca juga:  Hari ini Prabowo di KTT ke-49 ASEAN: Menagih Kemandirian di Tengah Pusaran Dinamika Global

Mahfud menilai persoalan penghitungan hari kerja ini tampak sepele, namun krusial untuk disikapi secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi polemik politik baru. (SN08)

Berita Terkait

Jokowi dan Keluarga Salat Idul Adha di Halaman Wisma Bayurini Istana Bogor

SUMUTNEWS.CO - Bogor | Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan...

Intip Harga Resmi BBM Pertamina 1 Oktober 2026 

Medan, SUMUTNEWS.CO - PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga...

Gerakan Samsir Pohan, Hilangkan Citra Dualisme di KNPI

SUMUTNEWS.CO - Opini | Ada yang menarik setelah Ketua...

Grup MIND ID, INALUM Catatkan Kinerja Positif Semester 1 Tahun 2022

SUMUTNEWS.CO, Jakata- MIND ID, sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan...

Prabowo Subianto Resmi Dikukuhkan Lagi Jadi Ketum Gerindra

SUMUTNEWS.CO – Bogor | Prabowo Subianto secara resmi kembali...

Berita Terbaru