Capaian UMK-K Masih di Bawah Target, Pemda di Sumut Didorong Genjot Belanja Produk Lokal

SUMUTNEWS.CO, Medan — Realisasi partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) dalam belanja pengadaan pemerintah di Sumatera Utara pada 2025 tercatat baru menyentuh 36,41 persen, belum memenuhi target nasional sebesar 40 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor meminta seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumut untuk menggenjot penggunaan produk lokal.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memaparkan, dari 33 kabupaten/kota serta Pemprov Sumut, sebanyak 18 instansi sebetulnya telah memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen.

Baca juga:  BKP 2027, Bobby Nasution Siapkan Rp450 Miliar ke APBDesa: Minggu Depan Kades mulai dikumpulkan se-Sumut

Selain itu, 23 pemerintah daerah di Sumut juga berhasil melampaui target e-purchasing sebesar 30 persen. Namun, penyerapan dari sektor UMK-K dinilai masih membutuhkan dorongan kuat dari seluruh kepala daerah.

“Kita ingin agar semakin banyak belanja pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha di daerah, membuka kesempatan ekonomi, dan memperkuat produk-produk yang dihasilkan masyarakat Sumut,” kata Timur dalam acara Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (30/9/2026).

Baca juga:  M. Lokot Nasution Gelar Sarasehan Kebangsaan di Medan Tembung, Bahas Tugas Dan Wewenang MPR RI Dalam Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan

Sebagai langkah perbaikan, Timur mendorong dilakukannya konsolidasi pengadaan barang dan jasa sejak tahap awal perencanaan.

Ia juga menekankan penerapan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencegah potensi pelanggaran.

Di sisi lain, Plt Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Firmansyah, menggarisbawahi masih minimnya daerah di Sumut yang memanfaatkan forum clearing house untuk mitigasi risiko dan penyelesaian sengketa pengadaan.

Baca juga:  Gubsu Bobby Sentil Daerah yang Belum Punya Mal Pelayanan Publik: "Jangan Cuma Megah, tapi Perbanyak Menunya!"

“Untuk clearing house, baru tiga pemerintah daerah yang sudah memilikinya, yakni Pemerintah Provinsi Sumut, Kabupaten Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan,” ujar Firmansyah. (SN06)

Berita Terkait

Naik Status Waspada ke level Siaga : Erupsi Gunung Sinabung, Radius 3 Km Disterilkan!

Sumutnews.co, KARO – Menyusul erupsi dahsyat yang memuntahkan kolom...

DPRD Minta Pemko Medan Diminta Lengkapi Sarpras di Puskesmas

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Sekretaris Komisi II DPRD Medan Iswanda...

Wagusbu Lantik Pengurus Daerah IPHI Simalungun, Berpesan Selalu jaga dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah

SUMUTNEWS.CO - Simalungun | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara...

Tandatangani MoU dengan Komnas HAM, Gubernur Sumut Dukung Upaya Sosialisasi dan Penyuluhan ke Daerah

SUMUTNEWS.CO - Medan| Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi...

Legislator Minta Pemkot Medan Fokus Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Anggota DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis...

Berita Terbaru