DPP KNPI Desak Polri Periksa James Riady Terkait Kerumunan

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, mendesak polisi untuk menetapkan tersangka kepada pemilik Waterboom Lippo Cikarang James Riady.

Pasalnya dibukanya Waterboom Lippo Cikarang menimbulkan kerumunan orang dan abai terhadap hadap protok kesehatan Covid-19.

“KNPI meminta polisi untuk segera menangkap pimpinan Lippo. Kita meminta polisi untuk segera memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka,” kata Haris dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurut Haris, Waterboom Lippo Cikarang yang merupakan bagian dari Lippo Group hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah pandemi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah.

“Lippo Group hanya mementingkan bisnis semata dengan membuka wahananya. Padahal, pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi,” ujar Haris

Baca juga:  Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Judi Online Lintas Negara, 302 Rekening Diblokir dan Rp28 Miliar Disita

“Kenapa bisa menimbulkan keramaian, karena ada diskon gila-gilaan tiket masuknya itu yang tadinya Rp95 ribu menjadi Rp10 ribu. Itu lah yang akhirnya bikin orang antusiasi ke waterboom gitu. Dan itu dijualnya lewat online,” sambungnya.

Dijelaskan Haris, pemilik Waterboom bisa dijerat dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti halnya Habib Rizieq yang menimbulkan kerumunan massa di Petamburan dan sejumlah tempat lainnya.

Dikatakan Haris, KNPI akan melakukan unjuk rasa di depan Waterboom Lippo Cikarang jika polisi belum memeriksa dan melakukan penangkapan.

“Polisi harus segera menangkapnya, jika tidak KNPI akan melakukan unjuk rasa di semua tempat yang dikelola Lippo Group termasuk waterboom tersebut,” tegasnya.

Baca juga:  Mafia Tanah 25 Ha di Selambo Dibongkar, Polrestabes Medan Ikut Temukan 'Bong' & Buku Catatan

Sebelumnya, Polsek Cikarang Selatan sudah memeriksa manajemen Waterboom atas nama Ike maupun manajer tiketing untuk dimintai keterangan terkait dengan kerumunan itu. Polisi menerapkan pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018.

Editor: ARI

Berita Terkait

PLN Jelaskan Proses Rekapitulasi Penerimaan PPJ

MEDAN - PT PLN (Persero) berkomitmen mengedepankan transparansi dalam...

KNPI Sumut Nilai Banyak Kejanggalan Persoalan Minyak Goreng

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan...

Kapolda Sumut Menjenguk dan Berikan Tali Asih Kepada 2 Polisi Korban Penganiayaan

SUMUTNEWS.CO--Medan. Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin didampingi...

Ungkap Kasus Djoko Tjandra, HMI Sumut Beri Apresiasi Kabareskrim

SUMUTNEWS.CO - MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam...

DPO Kasus Migas Kejati Jambi Ditangkap di Sergai

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Tim intel Kejati Sumut berhasil menangkap...

Berita Terbaru