SumutNews.co, Kairo – Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan bahwa segala bentuk dukungan militer yang disiapkan Kairo untuk Arab Saudi murni bertujuan menjaga pertahanan serta kedaulatan Kerajaan. Mesir memastikan tidak akan mengambil bagian dalam operasi penyerangan maupun aksi ofensif ke wilayah Yaman.
“Agar masyarakat memahami, beberapa hari terakhir ini saya banyak mendengar isu bahwa kita akan melancarkan serangan ke Yaman atau semacamnya. Tentu saja tidak,” ujar El-Sisi dalam pidatonya pada Rabu kemarin, 21 Oktober 2026.
El-Sisi menekankan bahwa pengerahan kekuatan militer Mesir memiliki batasan tegas dan tidak akan melampaui ranah defensif teritorial. Kairo siap membantu pertahanan sesama negara Arab apabila diminta secara resmi, namun menolak keterlibatan dalam konflik lintas batas.
“Kami tidak pernah bekerja sama untuk bertempur di luar perbatasan. Yang kami bicarakan adalah membela tanah air dan perbatasan Kerajaan. Kami tidak memperluas upaya militer melampaui perbatasan Mesir, maupun perbatasan negara sahabat yang keamanan dan stabilitasnya kami jaga,” tutur El-Sisi.
Lebih lanjut, El-Sisi menggarisbawahi doktrin pertahanan kawasan bahwa ketahanan negara-negara Teluk bertaut erat dengan stabilitas Mesir. Menurutnya, Timur Tengah saat ini tidak sanggup menanggung krisis baru yang memperkeruh situasi keamanan regional.
“Sikap kami bersama saudara-saudara kami di Teluk merupakan perpanjangan dari keamanan nasional Arab bersama antara kami dan mereka. Kondisi saat ini tidak dapat menanggung ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan. Kami justru ingin memulihkan stabilitas negara-negara yang goyah, sebagaimana ikhtiar kami di Sudan, Libya, dan Somalia,” kata mantan panglima militer Mesir tersebut.
Penegasan El-Sisi diperkuat oleh keterangan juru bicara kepresidenan Mohammed El-Shennawy menyusul keputusan Parlemen Mesir yang menunda pemungutan suara otorisasi bantuan militer hingga 26 Oktober mendatang. Penundaan ini memperpanjang pembahasan internal parlemen terkait koridor keterlibatan militer Kairo dalam merespons ancaman milisi Houthi.
Sesuai konstitusi Mesir, pengerahan angkatan bersenjata untuk misi tempur di luar perbatasan negara memerlukan konsultasi bersama Dewan Pertahanan Nasional serta persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota parlemen.
Rancangan otorisasi yang disiapkan hanya membatasi mandat pada bantuan pertahanan jika Riyadh mengajukan permohonan formal.
Sikap Kairo ini mengemuka di tengah eskalasi serangan rudal dan pesawat nirawak milisi Houthi ke sejumlah sasaran strategis di Arab Saudi, termasuk insiden fatal di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
Rentetan serangan tersebut memicu keprihatinan internasional terhadap jaminan keselamatan jalur pelayaran dagang di sepanjang Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab. (SN17)