Oleh: Moechtar Nasution
Direktur Forum Lingkar Studi Tulila *
Di bulan November, sejarah selalu datang seperti tamu yang memakai jas kebesaran: rapi, penuh tanda jasa, tapi sering kali terasa asing di ruang tamu kita sendiri.
Setiap tanggal 10, sirene dibunyikan, bunga ditaburkan di atas marmer yang dingin, dan pidato-pidato yang menyala diputar ulang dari pengeras suara. Kita mengulang pekik Bung Tomo seakan-akan suara serak dari Surabaya tahun 1945 itu bisa otomatis menyembuhkan demam sebuah republik yang menua. Namun, begitu kalender bergeser ke tanggal 11 dan seterusnya, gema itu lenyap, meninggalkan sunyi yang ganjil.
Di balik seremoni yang megah itu, ada yang diam-diam retak. Para sosiolog menyebutnya erosi rasa kebangsaan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai kelelahan untuk saling percaya.
Dulu, ketika Benedict Anderson merumuskan bangsa sebagai imagined communities—komunitas yang dibayangkan—ia sedang berbicara tentang sebuah keajaiban imajinasi. Orang-orang di Sabang yang tak pernah bersua dengan nelayan di Merauke tiba-tiba merasa bersaudara. Mereka diikat oleh sebuah janji tak tertulis, sebuah imajinasi kolektif tentang nasib yang sama dan masa depan yang hendak direbut bersama dari tangan penjajah.
Hari ini, imajinasi itu tidak lagi dirawat di beranda-beranda rumah atau di ruang rapat pergerakan yang pengap oleh asap rokok. Ruang publik telah berpindah ke layar kaca kecil di telapak tangan, tempat algoritma bekerja lebih rajin daripada para ideolog.
Algoritma tidak mengenal hari Pahlawan. Ia hanya mengenal amarah, sensasi, dan kecurigaan yang bisa dijual sebagai klik. Kita pun terkurung dalam ruang gema masing-masing, saling menatap lewat celah prasangka. Perbedaan pilihan politik, warna kulit, hingga tafsir doa dengan mudah berubah menjadi tembok pemisah. Indonesia yang dibayangkan sebagai rumah bersama perlahan menyusut menjadi kapling-kapling kecil yang penuh curiga.
Namun, di tengah arus disrupsi yang membingungkan itu, yang paling telak menghantam jiwa kebangsaan kita bukanlah mesin digital, melainkan absennya keteladanan dari para elite kekuasaan.
Padahal, di era menuju revolusi 5.0—ketika batas-batas nilai kian kabur, kebenaran terombang-ambing di lautan informasi, dan arah masa depan terasa samar—nilai-nilai kepahlawanan seharusnya menjadi kompas moral yang paling wajib dipedomani. Kejujuran, pengorbanan, kerendahan hati, dan keberpihakan pada yang lemah bukanlah barang antik yang hanya pantas disimpan di museum sejarah. Ia adalah jangkar agar kapal republik tidak karam diterjang gelombang zaman.
Sayangnya, alih-alih menjadi mercusuar yang menerangi jalan, perilaku para elite kita justru menghadirkan kegelapan yang mengikis habis makna kepahlawanan itu sendiri.
Di negeri ini, kata-kata suci telah mengalami inflasi yang mengerikan. Kata “rakyat”, “nasionalisme“, “kedaulatan”, dan “pengabdian” diucapkan di setiap podium dengan nada bergetar, seolah-olah ia adalah jimat yang mampu menyucikan segala niat. “Demi kepentingan rakyat,” kata mereka. “Demi tegaknya hukum,” ujar yang lain. Kata-kata itu terus diulang hingga kehilangan ruhnya, berubah menjadi sekadar topeng kosmetik untuk menutupi wajah kekuasaan yang bengis dan nir-keteladanan.
Di balik tirai yang tebal, publik justru disuguhi drama yang memualkan: institusi yang seharusnya menjaga keadilan malah berubah menjadi arena pertarungan faksi dan syahwat pribadi dan kelompok. Kita masih belum lupa bagaimana kasus menyeret nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, hingga skandal penyadapan ilegal yang menyentuh pucuk pimpinan kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh republik.
Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar catatan kriminal di kolom berita hukum dan politik semata. Ia adalah potret telanjang tentang bagaimana negara dibajak oleh elite yang mengatasnamakan publik demi mengamankan lingkarannya sendiri. Ketika mereka yang duduk di kursi tertinggi justru mempertontonkan pengkhianatan terhadap amanah, bagaimana mungkin publik—terutama generasi muda—bisa percaya bahwa nilai kepahlawanan masih relevan untuk dipegang?
Yang paling menyakitkan bukanlah semata-mata pelanggaran hukumnya, melainkan hilangnya rasa malu. Ketika mereka yang tersandung skandal masih bisa melenggang di depan kamera tanpa sedikit pun beban moral, di situlah sebenarnya keteladanan mati, dan nasionalisme perlahan sekarat.
Ironi itu terasa kian perih jika kita menengok ke pinggiran, jauh dari lampu sorot ibu kota dan gemerlap gedung-gedung kementerian.
Negara begitu rajin membangun monumen batu dan menyematkan gelar pahlawan kepada mereka yang sudah terbaring di liang lahat—mereka yang sudah aman, beku dalam buku pelajaran, dan tidak bisa lagi mengkritik penguasa. Sejarah disterilkan menjadi dongeng kepahlawanan yang selesai. Sementara itu, “pahlawan-pahlawan kecil” yang masih bernapas hari ini justru sering dimusuhi, dipinggirkan, atau dilupakan.
Lihatlah guru honorer di pelosok yang gajinya bahkan tak cukup untuk menyambung hidup dengan layak, namun tetap menembus kabut pagi demi mengajar anak-anak desa membaca. Lihatlah para aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang justru dikriminalisasi karena berusaha mempertahankan hutan dan sungai mereka dari kerakusan konsesi tambang. Lihatlah warga di daerah terpencil yang harus bertaruh nyawa melewati jalan berlumpur puluhan tahun demi menjangkau puskesmas terdekat.
Bagaimana kita bisa meminta mereka merayakan Hari Pahlawan dengan penuh khidmat, jika “tanah” mereka dirampas dan “air” mereka diracuni atas nama investasi dan pembangunan? Mencintai tanah air, bagaimanapun juga, bukanlah cinta buta yang bisa hidup dari udara kosong. Ia adalah sebuah kontrak batin antara warga dan negara. Ketika warga diminta setia dan berkorban, negara berjanji menghadirkan keadilan serta keteladanan yang nyata di atas tanah tempat mereka berpijak.
Dari ketimpangan dan absennya keteladanan itulah lahir keterasingan yang sunyi. Tagar #KaburAjaDulu yang berseliweran di jagat maya bukanlah tanda bahwa generasi muda kita membenci tanah kelahirannya. Ia adalah jeritan kelelahan dari mereka yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Mereka tumbuh di tengah berita korupsi yang angkanya tak lagi masuk akal bagi nalar sehat, sementara mencari sepotong kehidupan yang layak di negeri sendiri terasa seperti mendaki tebing yang licin. Nasionalisme yang hanya menuntut kesetiaan rakyat tanpa dibarengi integritas dan teladan para pemimpinnya, pada akhirnya hanya akan melahirkan sinisme kolektif.
Di tengah kekecewaan itu, sebagian orang mencoba menawarkan obat yang keliru: nasionalisme yang kaku dan curiga pada dunia luar, yang menganggap segala kritik sebagai ancaman asing. Padahal, generasi hari ini adalah warga dunia yang terhubung dengan cakrawala global tanpa batas geografis.
Bung Karno, dalam pidatonya yang paling jernih, pernah mengingatkan bahwa nasionalisme kita bukanlah chauvinisme yang sombong dan menutup diri. Nasionalisme Indonesia, katanya, hanya bisa hidup subur di taman sarinya internasionalisme. Menjadi Indonesia di zaman yang terhubung ini bukanlah menutup pintu dari dunia, melainkan menyerap standar keadaban terbaik dari peradaban mana pun—termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan—sambil membawa martabat kita sendiri ke panggung global.
Barangkali, sudah waktunya kita membebaskan Hari Pahlawan dari monopoli upacara dan pidato para pejabat yang hampa teladan. Kepahlawanan hari ini tidak lagi meminta darah yang tumpah di jembatan Surabaya atau bambu runcing yang patah di medan laga. Justru di tengah era disrupsi yang penuh godaan pragmatisme, nilai-nilai kepahlawanan itu harus kita selamatkan dari pembusukan elite dan kita jadikan pedoman hidup sehari-hari.
Sosiolog Michael Billig pernah menulis tentang banal nationalism—nasionalisme yang hadir dalam laku sehari-hari yang sunyi, sederhana, dan jauh dari sorot kamera. Di negeri yang sedang letih oleh hipokrisi penguasa, menjadi pahlawan berarti memilih untuk tetap waras, berintegritas, dan jujur saat orang lain beramai-ramai menanggalkan nurani.
Ia hadir pada seorang dosen atau peneliti yang menolak memalsukan data demi menyenangkan penguasa. Ia hidup pada seorang pegawai kecil yang menampik amplop suap di laci mejanya meski kebutuhan rumah tangga mencekik. Ia bernapas pada warga biasa yang menahan jarinya untuk tidak menyebarkan kebencian di layar ponsel, serta tetap menyisihkan empati bagi tetangganya yang kelaparan.
Kemerdekaan, seperti yang pernah direnungkan oleh para penyair kita, bukanlah sebuah patung perunggu yang selesai dipahat pada tahun 1945. Ia adalah sebuah percakapan yang tak pernah usai, sebuah ikhtiar peradaban yang terus-menerus diuji oleh waktu, kekuasaan, dan kerakusan manusia.
10 November bukanlah hari untuk merayakan masa lalu yang sudah aman di dalam lemari arsip. Ia adalah cermin besar yang diletakkan tepat di depan wajah kita hari ini. Dan di dalam cermin itu, pertanyaan paling jujur sedang menunggu jawaban: apakah kita masih sanggup menjaga nyala api kepahlawanan di tengah runtuhnya keteladanan para pemimpin, atau kita akan membiarkan republik ini perlahan karam di atas reruntuhan janji para pendahulu?
Wallohu Aqlam Bisshawab…
- Forum Lingkar Studi Tulila adalah Lembaga nirlaba tempat eksperimen berpikir dan ruang diskusi terbuka—sebuah ikhtiar kecil untuk menjadi kurator nalar dan peradaban di tanah kelahiran.