Sumutnews.co, SANA’A — Kelompok Houthi di Yaman mengambil langkah represif dengan mengancam puluhan sekolah swasta di ibu kota Sana’a. Otoritas de facto tersebut menjatuhkan ancaman denda hingga penutupan paksa lantaran pihak sekolah menolak mengeluarkan siswa dan guru dari ruang kelas untuk digiring ke unjuk rasa militer.
Berdasarkan laporan Asharq Al-Awsat yang dikutip Arab News, unjuk rasa itu digelar untuk mempromosikan eskalasi militer Houthi di Taiz dan sejumlah front pertempuran lainnya, sekaligus mengagungkan pemimpin mereka, Abdul-Malik al-Houthi.
Sumber dari internal sekolah mengungkapkan, Houthi mewajibkan sekolah swasta di Sana’a dan wilayah sekitarnya menggelar setidaknya tiga kali pawai dan demonstrasi per pekan, baik di lingkungan sekolah maupun di jalanan umum. Praktik ini praktis memangkas jam pelajaran efektif dan mengubah institusi pendidikan menjadi corong propaganda politik.
Sejak mencaplok wilayah Sana’a, Kelompok Houthi secara sistematis merombak kurikulum sekolah dan menyusipkan muatan sektarian. Langkah indoktrinasi ideologis dan perekrutan anak di bawah umur ini telah lama memicu alarm merah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia.
Di tengah tekanan tersebut, para administrator sekolah di distrik Safiya, Sabeen, Azal, Wehda, dan Tahrir bergeming. Mereka menolak instruksi milisi menyusul gelombang protes dari para orang tua murid yang cemas kegiatan belajar anak-anak mereka dikorbankan.
Namun, respons dari lingkaran kekuasaan Houthi justru berbuah ancaman sanksi. Kementerian Pendidikan dalam pemerintahan Houthi yang tidak diakui internasional menjadikan proses pembaruan izin operasional sekolah sebagai instrumen pemerasan politik. Izin tahunan ditahan untuk memaksa pihak yayasan tunduk pada agenda militer.
Sejumlah pengelola sekolah swasta mengaku berada di ujung tanduk. Mereka terjepit di antara ancaman pembredelan institusi oleh Houthi dan ancaman orang tua yang siap menarik anak-anak mereka.
Kecaman keras turut disuarakan para tenaga pendidik. Guru-guru di distrik Azal menyebutkan bahwa mereka diancam sanksi disipliner apabila enggan memobilisasi siswa atau menolak meneriakkan slogan-slogan milisi.
Ironisnya, tekanan ini terjadi di saat ratusan ribu guru dan pegawai pendidikan di wilayah kendali Houthi telah dibiarkan tidak bergaji sejak 2016, meski kas milisi terus meraup triliunan riyal Yaman dari pajak serta pungutan sekolah.
Ketakutan terbesar kini dirasakan para orang tua murid. Di tengah himpitan ekonomi yang parah akibat perang panjang, mereka cemas aksi-aksi unjuk rasa ini hanyalah batu loncatan menuju petaka yang lebih kelam.
“Kami hampir tidak mampu membayar biaya sekolah dan transportasi, dan sekarang mereka ingin mengubah anak-anak kami menjadi alat untuk kegiatan mereka,” ujar salah seorang orang tua murid di Sana’a yang enggan disebutkan namanya. “Kami takut hal ini pada akhirnya berujung pada pengiriman anak-anak kami ke garis depan.” (SN17)