Oleh: Syahren Hasibuan (Penulis)
SUMUTNEWS.CO – PENDIDIKAN merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan daerah. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Namun, ketika berbicara tentang dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Salah satu persoalan mendasar adalah keberadaan anak tidak sekolah (ATS). Data yang sebelumnya mencuat menunjukkan masih terdapat ribuan anak di Madina yang belum mengenyam pendidikan atau tidak lagi melanjutkan sekolah.
Kondisi ini semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera menghadirkan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi program rutin, rapat koordinasi, maupun laporan administratif. Masyarakat membutuhkan terobosan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung, terutama oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat di wilayah terpencil, serta mereka yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Inovasi pendidikan tidak selalu harus dimulai dengan anggaran besar. Pendataan yang akurat, pendekatan langsung kepada keluarga anak tidak sekolah, program pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga membangun kolaborasi dengan pemerintah desa dan elemen masyarakat merupakan sejumlah langkah yang dapat dikembangkan.
Sorotan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Madina juga bukan tanpa alasan. Sejumlah mahasiswa bahkan telah berulang kali menggelar aksi untuk menyampaikan kritik dan menyoroti berbagai persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan.
Aspirasi tersebut semestinya tidak dipandang sekadar sebagai tekanan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.
Pertanyaannya, sejauh mana Dinas Pendidikan Madina telah bergerak melampaui rutinitas birokrasi?
Apakah sudah ada program terobosan yang benar-benar mampu menekan angka anak tidak sekolah? Bagaimana strategi meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, serta memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi dan geografis?
Kita tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Namun, jabatan dan kewenangan dalam pemerintahan selalu melekat dengan tanggung jawab serta tuntutan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dinas Pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa keberadaannya bukan sekadar sebagai pengelola administrasi pendidikan, melainkan juga sebagai motor penggerak perubahan dan kemajuan kualitas sumber daya manusia di Mandailing Natal.
Jangan sampai pendidikan Madina terus berjalan di tempat, sementara daerah lain bergerak maju dengan berbagai pembenahan dan inovasi.
Catatan redaksi ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan menjadi pengingat bahwa masa depan generasi Madina tidak boleh dipertaruhkan oleh lambannya perubahan.
Pendidikan membutuhkan gagasan, keberanian mengambil keputusan, dan kerja nyata. Sebab, masa depan anak-anak Madina terlalu berharga untuk sekadar menunggu program tanpa kepastian perubahan.
Dinas Pendidikan Madina perlu menjawab tantangan ini secara terbuka kepada publik, termasuk memaparkan program, capaian, kendala, serta langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam membenahi dunia pendidikan. Sebab, keberhasilan pendidikan bukan diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat.