Ketua KPK Lantik 12 Pejabat Eselon II, 6 Diantaranya dari Polisi

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Ketua KPK Firli Bahuri, melantik 12 pejabat eselon II di lingkungan KPK. Pelantikan berlangsung di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/09/2020).

Mereka yang dilantik telah mengikuti tahapan seleksi sejak Juni 2020.

Pejabat yang hari ini dilantik berasal dari internal KPK, institusi Polri dan ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebanyak lima pegawai internal yang dilantik adalah Tomi Murtomo sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat, dan empat Koordinator Wilayah yakni Budi Waluya, Asep Rahmat Suwandha, Aminudin, dan Aida Ratna Zulaiha.

Baca juga:  Kemendagri Pangkas Birokrasi Penggantian Pejabat Tinggi Daerah Lewat Platform Digital SIOLA

Sebanyak enam perwira polisi yang dilantik sebagai pejabat Eselon II adalah Brigjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH sebagai Direktur Penyidikan. Enam Komisaris Besar Polisi, dilantik sebagai Koordinator Wilayah, yakni Didik Agung Widjanarko, SIK, MH, Yudhiawan, SIK, MSi, Agung Yudha Wibowo, SIK, Kumbul Kuswijanto Sudjadi, SIK, dan Bahtiar Ujang Purnama, SIK, Msi.  Satu pejabat Kemenkominfo, Riki Arif Gunawan, dilantik sebagai Direktur Pengelolaan Informasi dan Data.

Dalam sambutannya Firli mengatakan agar para pejabat yang dilantik menjalankan tugas dengan amanah, sabar dan ikhlas karena keberadaan mereka di KPK adalah atas kehendak Tuhan.

Baca juga:  Haedar Nashir di Penutupan Tanwir: Soliditas Kader dan Etos Kemajuan Jadi Harga Mati

“Pejabat yang dilantik harus menjalankan tugas dengan amanah, sabar dan ikhlas karena keberadaan bapak / ibu di KPK adalah atas kehendak Tuhan,” kata Firli.

Dia juga mengingatkan bahwa para pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas pokok KPK sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tugas tersebut adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, berkordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik, melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta  melaksanakan putusan pengadailan dan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga:  Sri Radjasa Mantan BIN Bongkar Cerita: Peran Bahlil dan Listyo Sigit di Balik Lengsernya Airlangga: Buntut Kasus Penyadapan Eks Kapolri

 

Editor: Why

Berita Terkait

Tindak Lanjuti Telegram Baru Kapolri, Kabaharkam Perintahkan Seluruh Kapolda Bergerak

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Jenderal (Pol) Idham Azis membuat...

Drainase AMD dan MUDP Dibersihkan Untuk Atasi Banjir Medan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap...

Mantan Ketum PB HMI Mulyadi, Berada di Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak...

Soal Arahan Presiden, Suahasil Nazara: APBN Harus Sehat dan Kredibel

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk...

Berita Terbaru