Menko Polhukam Dukung Penggunaan Markaz Syariah FPI sebagai Pondok Pesantren

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Markaz Syariah FPI sebagai Pondok Pesantren Agrokultural telah dikirimi surat somasi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Sebab pesantren tersebut berada di areal sah milik PTPN VIII.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berharap jika tanah tersebut dilanjutkan saja penggunaannya sebagai Pondok Pesantren.

“Nah kita lihat nanti, kalau saya berfikir begini itukan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja untuk keperluan pesantren tapi nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah gabung lah termasuk kalau mau FPI bergabung di situ,” ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu (27/12/2020).

Namun, dirinya juga tidak mengetahui solusi yang terbaik dari sengketa lahan tersebut karena hal tersebut di luar kewenangannya.

Baca juga:  Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Pimpinan DPR dan MPR Akui Belum Terima Surat Resmi, Begini Penjelasannya!

“Tetapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertahanan bukan urusan politik hukum dalam arti kasus dan keamanan, tetapi itu masalah hukum dalam arti hukum administrasinya itu ada di pertanahan dan BUMN. Sehingga silakan saja apa kata hukum tentang itu, semua itu betul UU hukum agraria jika tanah sudah ditelantarkan 20 tahun dan digarap oleh petani atau oleh seseorang tanpa dipersoalkan selama 20 tahun itu bisa dimintakan sertifikat,” tambahnya.

Untuk saat ini, semua pihak seharusnya memastikan dulu apakah benar petani tersebut sudah lebih dari 20 tahun di sana. Sebab, izin dan persetujuan dari PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Baca juga:  Pemerintah Buka Seleksi CPNS November 2026 Ini, Simak Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan!

“Nah sekarang kita pastikan dulu petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ dan kedua HGU sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008, sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak pemberian nya oleh negara pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII,” ungkapnya.

Namun, Mahfud menegaskan persoalan tersebut harus diselesaikan secara baik-baik tidak perlu ada tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. “Tapi mari kita selesaikan ini secara baik-baik saya,” pungkasnya.(sindonews)

Baca juga:  Karhutla: Gugurnya Tiga Prajurit TNI AD dalam Misi Kemanusiaan Pemadaman di Kalimantan Tengah

Editor: ARI

Berita Terkait

RUU Omnibus Law Sah, Sri Mulyani Bakal Duet Maut dengan Erick Thohir

KOLDGA.ID - Jakarta | Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat...

Ketua KPK Lantik 12 Pejabat Eselon II, 6 Diantaranya dari Polisi

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Ketua KPK Firli Bahuri, melantik...

Intip Harga Resmi BBM Pertamina 1 Oktober 2026 

Medan, SUMUTNEWS.CO - PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga...

Wagub DKI Beri Peringatan Buat Habib Rizieq

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad...

Prabowo Subianto Hampir Menangis di KLB Gerindra

SUMUTNEWS.CO – Bogor | Prabowo Subianto ditetapkan kembali sebagai Ketua...

Berita Terbaru