SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Kabar baik bagi warga Kota Medan pemilik rumah atau tanah berukuran kecil. Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 khusus bagi wajib pajak dengan ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun.
Tak hanya menggratiskan tagihan tahun depan, Pemko Medan juga memberikan keringanan untuk tunggakan lama dengan nominal serupa.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” kata Rico Waas saat menyampaikan keterangan di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Otomatis Tanpa Ajukan Permohonan
Warga tidak perlu repot mengurus berkas atau mengajukan permohonan untuk menikmati pembebasan PBB-P2 2027 ini. Kebijakan tersebut berlaku otomatis dan langsung tercatat di sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) bernilai nol rupiah.
Berdasarkan catatan Bapenda, program ini diperkirakan menyasar 61.376 objek wajib pajak dengan total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Penerima manfaatnya mayoritas adalah pemilik rumah dan lahan kecil dengan rata-rata ketetapan pajak sekitar Rp63.000 per tahun.
Tunggakan Diskon 50 Persen, Denda Dihapuskan
Bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2026 maupun tahun-tahun sebelumnya dengan nilai di bawah Rp100.000, Pemko Medan memberikan:
-
Potongan 50 persen dari pokok pajak.
-
Penghapusan sanksi dan denda administrasi.
Syaratnya, wajib pajak harus melunasi tunggakan tersebut paling lambat 31 Desember 2027.
Fokus Bantu Warga & Perkuat PAD
Rico Waas—yang didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kaban Bapenda M Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasat Pol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam—menyebut stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah.
Meski memberi keringanan, ia menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi pajak guna mengoptimalkan penerimaan serta menekan potensi kebocoran.
Sementara itu, sebaran penerima manfaat terbanyak tercatat di beberapa kecamatan, antara lain:
-
Medan Labuhan: 12.829 objek pajak
-
Medan Belawan: 10.109 objek pajak
-
Medan Tuntungan dan Medan Marelan
(Sumber: Dinas Kominfo Kota Medan) – (SN25)