Merawat Khitah Kemerdekaan: Membangun Karakter Moral Bangsa di Bawah Panji Kebenaran

Oleh: S. Purwadi Mangunsastro (Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara)

Delapan puluh satu tahun pascakemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan yang krusial. Arah bernegara kita dinilai kian menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa (founding fathers) yang telah tertuang secara paripurna dalam teks Proklamasi, Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945.

Pembelokan arah ini semakin dipertajam oleh proses dekonstitusionalisasi yang lahir sebagai ekses euforia Reformasi 1998. Perombakan hingga hampir 97 persen pasal dalam batang tubuh UUD 1945 (merujuk kajian Prof. Kaelan, UGM)—yang melahirkan UUD hasil amendemen 2002—secara sistematis telah membuka pintu bagi masuknya ideologi kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Nilai-nilai asing ini jelas bertolak belakang dengan asas kekeluargaan sebagai ruh asli kepribadian bangsa.

Distorsi ideologis tersebut kian terasa ketika muncul berbagai upaya yang berpotensi menggeser nilai dasar negara yang sudah final dalam Pembukaan UUD 1945, termasuk polemik seputar pergeseran pemaknaan rumusan Pancasila. Akibat berubahnya kompas konstitusi ini, kita menghadapi realitas pahit: sangat sulit berharap pada institusi mana pun yang lahir dari rahim sistem hasil amendemen untuk mampu memelopori gerakan kembali ke khitah kemerdekaan.

Sejarah pascakemerdekaan pun memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya fondasi karakter. Bahkan ketika UUD 1945 asli masih berlaku dan MPR berstatus sebagai Lembaga Tertinggi Negara, nyaris tidak ada satu pun institusi yang benar-benar sanggup tampil sebagai pemimpin moral sejati untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Hal ini membuktikan bahwa pembangunan peradaban dan karakter bangsa tidak bisa sekadar disandarkan pada struktur kelembagaan. Lebih jauh lagi, mekanisme demokrasi prosedural dan elektoral (one man, one vote) yang selama ini diagungkan nyatanya gagal melahirkan pemimpin berintegritas. Alih-alih menyaring sosok negarawan, demokrasi elektoral justru terjebak pada proseduralisme semu dan politik transaksional, sehingga menjadikan lembaga negara sekadar wadah mekanis yang rentan digerakkan oleh kompromi kekuasaan.

Baca juga:  Lomba Sastra Puisi di Tabagsel Dinilai Vakum, Warisan Willem Iskander Seakan Terlupakan

Krisis kelembagaan ini semakin diperparah oleh disorientasi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Alih-alih menjadi wadah penyalur aspirasi rakyat, partai politik kini terjebak menjadi sekadar himpunan pragmatis bagi orang-orang yang berambisi meraih kekuasaan secara instan. Disorientasi fatal dari tujuan awal pendirian partai ini melanggengkan mentalitas pemburu jabatan. Padahal, kecintaan berlebihan pada jabatan dan kekuasaan hanya akan berujung pada kehinaan serta penyesalan di hari kiamat kelak, yakni ketika amanah kepemimpinan dikhianati dan hak-hak rakyat disia-siakan oleh penguasa.

Penyakit akut moralitas kebangsaan ini menuntut tindakan mendesak berupa diagnosis mandiri (self-diagnosis) dan introspeksi diri secara jujur. Langkah ini penting agar akar persoalan bangsa menjadi terang-benderang, sehingga terapi yang diberikan tepat sasaran.

Karena perangkat politik dan sistem elektoral yang ada telah mengalami kebuntuan, bangsa ini mutlak memerlukan tawaran solusi berupa *kepemimpinan profetik dan berbasis karakter* . Tanpa integritas batin dari individu yang mengisinya, aturan sebaik apa pun akan kehilangan ruhnya. Di sinilah urgensi kehadiran pemimpin personal yang telah selesai dengan dirinya sendiri, berlandaskan nilai-nilai kenabian (profetik), serta mampu menjadi teladan nyata dalam pembangunan karakter (character building) menemukan relevansinya.

Dalam perspektif spiritual, manusia pada dasarnya dibekali dua potensi jiwa yang saling bertolak belakang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syams ayat 8: _fa alhamahā fujūrahā wa taqwāhā_ (maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya). Ketika keimanan dan kendali diri seseorang goyah, ia akan sangat rentan terjerumus ke dalam sifat buruk (fujur), seperti ingkar janji atau mengkhianati amanah.

Dinamika manusiawi ini bahkan tidak luput dari catatan sejarah para tokoh besar bangsa. Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, misalnya, sempat terseret dalam pusaran tarik-menarik politik era PKI sehingga memicu beragam tafsir kritis dalam sejarah. Perbedaan mendasar antara pemimpin biasa dan pemimpin sejati terletak pada kemampuan menaklukkan sisi fujur ini. Sosok yang telah tuntas dengan urusan pribadinya—sebagai ciri utama pemimpin profetik—adalah pribadi yang istikamah berada pada frekuensi taqwāhā (ketakwaan) dan tidak lagi tergoyahkan oleh syahwat kekuasaan.

Baca juga:  Anak Tidak Sekolah di Madina Jadi Alarm, Dinas Pendidikan Diminta Tunjukkan Kerja Nyata

Refleksi atas ketaatan mutlak kepada kebenaran ini menemukan pijakan kokoh dalam kandungan utama Surah An-Nur ayat 41 hingga 50. Rangkaian ayat tersebut merangkum dua tema sentral yang sangat relevan bagi krisis moral bangsa hari ini, yakni bukti absolut kekuasaan Allah di alam semesta serta sikap kontras kaum munafik terhadap hukum wahyu.

Ayat-ayat ini diawali dengan ajakan bertafakur mengenai kepatuhan seluruh ciptaan di langit dan bumi—termasuk burung-burung yang mengembangkan sayapnya—yang senantiasa bertasbih memuji-Nya dalam ketundukan total. Namun, keharmonisan semesta itu dikontraskan dengan penyingkapan watak oportunistik kaum munafik. Mereka adalah golongan yang mengaku beriman di lisan, tetapi berpaling dari kebenaran ketika hukum dan aturan tidak menguntungkan kepentingan pribadi mereka.

Di Indonesia, pemimpin-pemimpin formal yang lahir dari proses pemilu sering kali terjebak dalam watak oportunistik semacam ini. Mereka fasih berbicara tentang keadilan dan hukum, tetapi abai ketika amanah kekuasaan menuntut pengorbanan kepentingan golongan. Kematangan spiritual dan ketundukan total pada nilai-nilai kebenaran inilah yang menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin untuk mengemudikan *gerbong kebenaran* guna memulihkan karakter bangsa.

Di tengah krisis moral akut yang menjauhkan masyarakat dari budi pekerti luhur, menghadirkan gerbong kebenaran adalah ikhtiar pembentukan karakter yang
mendesak. Gerbong ini bukanlah instrumen pemaksaan, melainkan ruang keteladanan yang berlandaskan budaya, spiritualitas, dan moralitas adiluhung—sebuah wujud nyata dalam menuntun masyarakat menuju jalan keadilan dan kebijaksanaan-Nya.

Baca juga:  KEMBALI KE PANYABUNGAN, MENGABDI UNTUK KAMPUNG HALAMAN. SELAMAT DATANG AKP SORIK TINDOAN, S.H.

Sejarah dunia mencatat bahwa revolusi mental dan perubahan besar sering kali digerakkan oleh figur sentral yang menjadi jangkar moral. India pernah memiliki Mahatma Gandhi yang tampil sebagai pendobrak sistem sekaligus teladan moralitas yang membangkitkan harga diri rakyatnya. Begitu pula dalam konteks sistem ketatanegaraan modern seperti Iran, keberadaan figur pemimpin yang berfungsi sebagai sentrum moral dan spiritual terbukti mampu menjadi titik tumpu bagi kemandirian ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan peradaban.

Bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, peluang untuk bangkit dan membangun karakter bangsa yang unggul tetap terbuka lebar. Namun, kebangkitan itu mensyaratkan hadirnya pemandu bangsa laksana sosok Ratu Adil—sebuah predikat kultural bagi pemimpin berkarakter profetik yang bersih dari kepentingan pribadi, bebas dari watak oportunistik, dan kokoh menjadi teladan moral.

Tentu, memunculkan figur berintegritas tinggi semacam ini melalui mekanisme demokrasi elektoral yang sarat praktik transaksional bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu, ikhtiar character building dan penyelamatan bangsa harus berjalan beriringan. Kita perlu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak budaya oportunistik dan menyambut kepemimpinan profetik yang berakar pada ketakwaan, sembari menata ulang arah bernegara agar kembali berpedoman pada Pembukaan UUD 1945.

Sebab pada akhirnya, menyuarakan nilai-nilai kebenaran profetik di ruang publik bukanlah upaya menjadikan kitab suci sebagai tameng politik. Sebaliknya, hal ini adalah wujud tanggung jawab moral untuk menerangi jalan agar bangsa ini menemukan kembali jati diri dan keluhuran karakternya.(sp.official.191126)

Berita Terkait

Nadiem Anak Muda yang Gagal

 SUMUTNEWS.CO - Opini | Ketika diangkat menjadi Mendikbud banyak...

PGMP Labura: Menyoal Kesiapan KPU Labura dalam Cegah Klaster Baru Covid-19 Masa Pilkada 2020

SUMUTNEWS.CO - Opini | Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar...

Desain Kebun Kopi Agroforestri Yang Adaptif Iklim

Penulis: Rasyid Assaf Dongoran Praktisi Program Konservasi Alam & Lingkungan...

Menakar Risiko Covid-19 Pada Pilkada 2020

SUMUTNEWS.CO - Opini | Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) diberikan...

Mengenang Ade Irma Suryani dan Harga Mahal Sebuah Konflik

Oleh: Moechtar Nasution Forum Lingkar Studi Tulila * Sejarah sering kali...

Berita Terbaru