SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta mahasiswa tidak anarkis dalam demonstrasi menolak omnibuslaw hari ini, Selasa (20/10).
“Kalaupun turun ke jalan, mohon dijaga betul protokol kesehatan, keselamatan, keterlibatan demo dan jangan sampai anarkis,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Nizam menegaskan dirinya tidak dalam kapasitas melarang mahasiswa berdemonstrasi. Dia bilang demonstrasi termasuk dalam hal kebebasan berpendapat setiap mahasiswa dan dilindungi Undang-undang.
Namun ia mengaku pihaknya tidak mendukung sikap mahasiswa yang berkeras ingin berdemo di tengah pandemi. Berulang kali ia mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat melalui jalur akademik.
“Seperti yang saya selalu sampaikan, kalau ada cara yang lebih aman dan efektif untuk menyampaikan pendapat dan kebenaran, alangkah lebih baik kalau tidak turun ke jalan,” imbuhnya.
“Kekuatan dan keunggulan kampus terutama adalah sebagai kekuatan intelektual dan akademik,” imbuhnya.
Sebelumnya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan perguruan tinggi agar menghimbau mahasiswa tidak melakukan demo di tengah pandemi.
Nizam menjelaskan instruksi tersebut tidak bersifat memaksa. Selaku pemimpin pendidikan tinggi, katanya, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mahasiswa.
Namun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini menurunkan 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berdemo ke Jakarta. Mereka bakal kembali menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.
“Pimpinan perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab atas aktivitas mahasiswanya. Di masa pandemi, mahasiswa juga perlu dilindungi oleh perguruan tinggi agar tidak tertular dan menulari covid,” ujarnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
Universitas Pancasila sebelumnya menegaskan mahasiswa sudah diimbau tidak terlibat dalam demo. Sehingga pihak kampus tidak merasa harus bertanggung jawab memfasilitasi pemeriksaan corona.
“Mahasiswa yang tetap berangkat memiliki tanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Termasuk rapid test merupakan tanggung jawab pribadi untuk saat ini,” kata Kepala Biro Humas Universitas Pancasila Putri Langka.
Universitas Nasional juga menyatakan pihak kampus tidak terkait dengan mahasiswa yang berkeras mengikuti demo. Kepala Biro Humas Unas Marsudi mengatakan belum menerima instruksi pemeriksaan masif dari pimpinan kampus.
Sedangkan Universitas Gadjah Mada memfasilitasi pemeriksaan mahasiswa, namun dengan sejumlah syarat. Jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, mahasiswa yang mengikuti demonstrasi tidak bisa diperiksa di klinik kampus.
Dikutip dari cnnindonesia.com
Editor: ARI