SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka ini naik Rp181.001 atau 5,61% dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp3.228.949.
Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha (APINDO dan Kadin Sumut), serta serikat pekerja/buruh.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Bobby Nasution di Medan, Jumat (20/11/2026).
Formula Kenaikan dan Regulasi Acuan
Bobby menjelaskan, penetapan UMP 2027 melalui proses kajian panjang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kenaikan 5,61% dihitung menggunakan formula:
-
Inflasi sebesar 2,71%
-
Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% dikalikan faktor alfa 0,6045
Dasar hukum penetapan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Tenggat Rekomendasi UMK dan UMSK
Usai menetapkan UMP, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut segera menyerahkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.
Penyusunan rekomendasi tersebut wajib mengacu pada UMP Sumut 2027 dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota. Batas waktu penyampaian ditetapkan paling lambat 25 November 2026. (SN25)