SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidaklah menyelesaikan persoalan.
Kata pria bernama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon ini, langkah Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) tidak berhasil menarik seluruh gerbong pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu.
Hal itu dia katakan terkait adanya sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa (18/08/2020) lalu.
“Ketika Jokowi mengambil Prabowo masuk koalisi pemerintah, tapi ternyata tidak serta merta kekuatan di belakang Prabowo ikut dalam gerbongnya, hanya Prabowo saja yang ikut,” katanyanya seperti yang dikutip dari laman CCNIndonesia, Rabu (19/08/2020).
“Kelihatannya hanya Prabowo saja yang terbawa. Saya melihat ini tidak menyelesaikan masalah, secara formal ya, tapi apakah juga diikuti kekuatan yang sama di akar rumput, ini yang saya tidak kelihatan jelas,” imbuhnya.
Selain hal itu Efendi juga berharap Presiden Jokowi membuka dialog dengan tokoh gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
“Sekarang Jokowi buka dong, Istana ajak mereka dialog point to point, biar kelihatan. Jangan hanya dialog dengan tokoh yang satu suara dengan beliau saja,” kata Effendi.
Ia menilai situasi pemerintahan Jokowi saat ini mengulangi situasi yang terjadi di periode kedua era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menguasai mayoritas fraksi.
“Era SBY yang menguasai mayoritas parlemen tapi tidak juga menghasilkan hal yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Effendi meminta pemerintah merespons tuntutan gerakan KAMI secara substantif. Menurutnya, tujuh dari delapan tuntutan KAMI sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Dia pun meminta agar Jokowi mau membahas setiap tuntutan yang dilayangkan KAMI.
Untuk diketahui, dalam deklarasi yang digelar Pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat itu, telah disampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.
Delapan tuntutan itu mengandung keprihatinan terhadap kondisi bangsa, mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, sampai sumber daya alam.
Editor: Why
Komentar