SUMUTNEWS.CO – Medan | Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar tidak ada oknum yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Kami minta agar pemberian Bansos, baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Covid-19, bantuan tunai dan bantuan lainnya yang akan diberikan pada masyarakat, tidak disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2020 di Sumut ini,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, M.Alwi Hasbi Silalahi kepada Kolega.id, Minggu (29/11/2020).
Katanya lagi, Bansos yang akan diberikan pada masyarakat, jangan sampai dijadikan sebagai alat mengancam agar memilih salah satu Paslon.
“Apa lagi sampai mengancam, ‘tarik kembali Bansos bila tak memilih si Fulan atau si Fulana’, jangan sampai ada oknum pejabat pemerintah atau kerabat dan sumutnews salah satu paslon melakukan tindakan tidak terpuji itu. Jangan jadikan Bansos sebagai senjata mengancam masyarakat,” lanjutnya.
Menurutnya, hal itu rawan terjadi karena melihat dibeberapa daerah telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oknum pemerintah/desa, untuk memilih salah satu paslon. Untuk itu, Hasbi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat.
“Potensi kecurangan ini rawan terjadi. Lihat saja dibeberapa daerah, telah terjadi mobilisasi dan pengkondisian untuk memilih salah satu paslon. Untuk itu saya mengingatkan pada rekan-rekan Pendamping Desa, Pendamping Keluarga Harapan, dan lainnya, untuk tidak masuk pada wilayah politik praktis termasuk Pilkada 2020. Saya juga berharap pada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ekstra, bila ada yang melanggar aturan itu, segera proses sesuai aturan,” tegas putra Kabupaten Asahan ini.
Dia menilai, bila penyalahgunaan Bansos itu terjadi, maka akan menjadi contoh buruk bagi demokrasi Indonesia, terkhusus demokrasi di Sumut.
“Bila itu terjadi, tamatlah demokrasi kita. Itu akan menjadi contoh buruk bagi kita,” tutupnya.
Sebelumya, Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang akan menunda penyaluran bantuan sosial kepada warga di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Ia juga meminta kepala daerah tidak mempolitisasi bantuan tersebut.
Juliari mengatakan, penundaan penyaluran bansos karena pilkada menurutnya merupakan alasan yang tidak relevan.
“Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan,” katanya usai menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai Tahap VII dan distribusi Bantuan Sosial Beras di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, (07/10/2020) dikutip dari laman viva.co.id.
Editor: Why