Singgung UU Ciptaker, IB HRS: Bikin Undang-Undang Apa Kuitansi Warkop?

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab menyinggung soal kebijakan Pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law.

Rizieq menyatakan, Pemerintah dan DPR seakan-akan tidak serius membuat UU itu. Pasalnya, ia mengacu pada jumlah halaman UU tersebut yang berubah-ubah setelah di ketok palu di parlemen.

“Sikap kami gimana, kalau kebaikan tak ada masalah yang jadi masalah ini UU prosesnya lucu, dari 800 halaman jadi 900 naik jadi seribu dari seribu turun naik lagi seribu sekian. Lagi bikin UU atau bikin kuitansi warkop. Betul?,” kata Rizieq dalam ceramah Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2020) dini hari.

Baca juga:  Mekanisme Konstitusional Sidang MPR: Paska Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden

Seharusnya, kata Rizieq, berubahnya halaman itu tidak boleh terjadi ketika memang sudah disahkan dan diberlakukan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Indonesia bikin UU Omnibus law, niatnya bagus katanya, katanya. Untuk permudah dan perlancar dunia usaha, katanya, untuk ringkaskan lebih dari 70 UU dalam 1 UU saja. Katanya,” ujar Rizieq.

Rizieq berpandangan, dalam pengesahan produk kebijakan negara, seharusnya Pemerintah dan DPR melibatkan seluruh pihak terkait.

“Yang namanya bikin UU saudara, sebelum disidangkan DPR itu harus undang tokoh masyarakat dari semua elemen undang ulama, kenapa diundang karena UU Omnibus Law yang menyangkut agama undang juga ormasnya, undang pengusaha, buruhnya, mahasiswa ajak dialog. Tak boleh langsung bkin UU, karena DPR wakil rakyat bukan partai,” ucap Rizieq.

Baca juga:  Hari ini, Kapolri Ungkap Modus Penyadapan Ilegal: Perintah Lewat WhatsApp hingga Hapus Data di DPR RI

Dikutip dari okezone

Editor: ARI

Berita Terkait

Pengadilan Vonis Puluhan WN India Kasus Judi Online Beromzet Rp 8 Miliar di Bali

SumutNews.co, Denpasar — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan...

Mentan Amran Sulaiman Copot Manajer Pupuk di Sulteng: Anda Digaji untuk Melayani Rakyat, Bukan untuk Bergaya!

SumutNews.co, Medan— Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot seorang...

Djoko Tjandra Ditangkap !

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko...

Terkait Evi Novida Ginting, Palguna : KPU Sudah Tepat Laksanakan Putusan MK

JAKARTA, PUBLIKA.CO.ID– Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020, I...

Hari ini BEM UI Demo di Bundaran HI, Suarakan 5 Tuntutan Rakyat dan Himbauan Polisi Masyarakat Hindari Sudirman Thamrin Monas

SumutNews co, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia...

Berita Terbaru